Page 125 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 SEPTEMBER 2020
P. 125
"Dimana serapannya mencapai 97 persen dari total angkatan kerja yang ada. Artinya begitu
banyak tenaga kerja yang dihasilkan dibandingkan usaha besar," imbuh dia.
Untuk itu, dia mendorong Pemerintah bersama stakeholder terkait lebih peka dalam menyikapi
kondisi sulit yang dialami oleh pelaku UMKM. Yakni dengan mengecualikan ketentuan aturan
UMR yang menyasar sektor usaha tersebut.
Selain itu, diharapkan cakupan jaring pengaman sosial bagi pelaku UMKM yang terdampak
pandemi Covid-19 juga diperluas. Imbasnya kelangsungan usaha UMKM dapat terjaga dengan
baik disituasi yang tidak pasti ini.
"Apalagi spirit dari RUU Cipta Kerja ialah penyerapan tenaga kerja yang tinggi dan
pengembangan UMKM dalam negeri. Maka RUU ini perlu memandang tentang bagaimana
caranya terhadap pemberdayaan UMKM," tegasnya.
Kepala Lembaga Demografi Universitas Indonesia Turro S Wongkeran mengatakan RUU Cipta
Kerja dapat menyelesaikan permasalahan terkait lonjakan pengangguran. Sebab RUU
kontroversial ini diyakini mempunyai kemampuan hebat untuk menciptakan lapangan kerja
dalam skala besar sebagai solusi menekan angka pengangguran.
Dia mencatat pada Februari 2020, total jumlah angkatan pekerja di Indonesia mencapai 138 juta
jiwa. Sementara jumlah pekerja yang berhasil terserap mencapai 132 juta jiwa. Alhasil jumlah
pengangguran mencapai 6 juta jiwa.
Kemudian, diperparah dengan adanya pandemi Covid-19 yang memukul hebat dunia usaha
dalam negeri. Sehingga Kementerian Ketenagakerjaan memproyeksikan angka pengangguran
baru mencapai 3,6 juta jiwa.
"RUU Cipta Kerja bertujuan mengatasi permasalahan kependudukan kita. Yang kemudian
semakin diperparah oleh pandemi Covid-19. Sehingga ini akan menjadi solusi baik, karena
berfokus pada penciptaan lapangan kerja untuk menyerap jumlah pekerja yang tinggi," ujar dia
dalam webinar bertajuk 'Kebijakan RUU Cipta Kerja Dalam Perspektif Teori Ekonomi', Jumat
(11/9/2020).
Tak hanya itu, Turro juga menyebut RUU Cipta Kerja dapat menjadi solusi mengantisipasi bonus
demografi yang di alami Indonesia pada tahun 2020 sampai 2030 nanti. Mengingat bonus
demografi ini bisa menjadi peluang atau ancaman.
"67 persen penduduk kita berada di usia produktif. Sehingga melalui RUU Cipta Kerja penduduk
usia produktif ini harus terserap lapangan pekerjaan. Kalau tidak ini ini akna menjadi bencana
demografi," tegasnya.
Oleh karena itu, dia meminta Pemerintah untuk merangkul seluruh pihak terkait agar mau duduk
bersama dan lebih detail dalam mensosialisasikan RUU Cipta Kerja. Imbasnya polemik penolakan
akan pengesahan RUU anyar ini diharapkan dapat diminimalisir "Karena kondisi Kependudukan
seyogyanya, memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi. Terlebih periode tersebut jumlah
dan proporsi penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan periode lainnya," tukasnya.
124
