Page 149 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 SEPTEMBER 2020

neutral - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Nakertransgi)
DKI Jakarta) Selama itu tidak ada perlawanan, semua berjalan kondusif, cukup anggota kami
saja yang melakukan itu

Ringkasan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap mengizinkan perkantoran atau perusahaan untuk
beroperasi selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid 2 atau PSBB ketat. Namun,
dengan ketentuan hanya 25 persen karyawan yang diperbolehkan kerja dari kantor bagi
perusahaan non-esensial. Regulasi ini juga tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 88
tahun 2020 terkait perubahan Pergub Nomor 33 tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB dalam
Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta.

BERBAGAI CARA PEMPROV AWASI PERUSAHAAN AGAR TERAPKAN 25 PERSEN
BEKERJA DARI KANTOR...

JAKARTA, - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap mengizinkan perkantoran atau perusahaan
untuk beroperasi selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid 2 atau PSBB ketat.

Namun, dengan ketentuan hanya 25 persen karyawan yang diperbolehkan kerja dari kantor bagi
perusahaan non-esensial.

Regulasi ini juga tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 88 tahun 2020 terkait perubahan
Pergub Nomor 33 tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Covid-19 di DKI
Jakarta.

Lalu bagaimana caranya Pemprov DKI mengontrol perusahaan agar mematuhi aturan itu?
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Nakertransgi) DKI Jakarta Andri Yansyah
mengungkapkan, langkah untuk bisa mengawasi 25 persen pegawai yang bekerja dari kantor
ini, adalah dengan menyusun jadwal pemeriksaan ke kantor atau perusahaan.

"Kita juga melakukan pemeriksaan atau pengawasan dari jadwal yang sudah kita susun, juga
kita melakukan dari pengaduan-pengaduan masyarakat," ucap Andri saat dihubungi, Senin
(14/9/2020).

Andri berujar, bakal ada 25 tim dari Disnakertransgi yang akan mengawasi seluruh perusahaan
di DKI.

Satu tim pengawas diutus untuk mengawasi dan mengecek protokol kesehatan pada tiga
perusahaan dalam satu hari.

"Kita sekarang ini membentuk 1 sudin (suku dinas) itu 5 tim. Di mana tim itu terdiri dari 4 orang,
jadi di DKI ada sekitar 25 tim. Sebanyak 25 tim itu per tim kita targetkan satu hari minimal bisa
melakukan pengawasan 3 perkantoran," jelasnya.

Selain memeriksa langsung, Andri juga meminta perusahaan untuk dengan jujur melaporkan
kepada Disnakertransgi soal jumlah karyawan yang bekerja dari kantor.

Terkait aturan yang berpotensi dilanggar oleh pihak perusahaan, masyarakat juga bisa
melaporkan ke Disnakertransgi.

"Kita punya data wajib lapor, ini datanya tidak hanya saat Covid. Sebelum pun sudah melakukan.
Misalnya perusahaan X kita tau perusahaan apa, di mana, jumlah pekerjanya, kita tau. Nanti kita

148