Page 147 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 SEPTEMBER 2020

Terutama untuk perusahaan non-esensial yang tak menerapkan 25 persen karyawan bekerja
dari kantor.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah berujar,
karyawan bisa melaporkan melalui aplikasi JAKI.

"Kadang karyawan juga ada sedikit kekhawatiran, takut, biasanya mereka lapor sembunyi-
sembunyi di aplikasi JAKI yang kita bangun atau juga bisa WA langsung baik ke saya," ucap
Andri, Senin (14/9/2020).

Bagaimana cara karyawan melapor? Pertama, karyawan harus mengunduh aplikasi JAKI baik di
Playstore maupun Appstore.

Setelah itu karyawan membuka aplikasi tersebut. Kemudian pilih lapor dan foto lokasi atau
aktivitas pelanggaran.
Ketiga, pilih kategori pelanggaran. Selanjutnya karyawan bisa mendeskripsikan rincian laporan
dan kirim.

Laporan tersebut akan masuk ke Pemprov DKI Jakarta.

Setelah dipilah, laporan terkait pelanggaran perusahaan akan diteruskan ke Disnakertransgi DKI
Jakarta.
"Dari laporan itu kita lakukan sidak atau pemeriksaan. Jadi, pemeriksaan yang kita lakukan
berdasarkan laporan dari perusahaan," kata Andri.

Andri menjamin bahwa Disnakertransgi bakal merahasiakan nama karyawan yang melapor
pelanggaran perusahaan itu.

"Kita rahasiakan. Kan saya juga enggak bakal mungkin 'nih laporan dari siapa' enggak mungkin
lah. Sama kayak polisi laporan masyarakat tapi enggak pernah diinformasikan siapa yang
melaporkan," tuturnya.

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta memutuskan kembali menerapkan PSBB jilid dua.

Selama dua pekan mulai Senin (14/9/2020) hari ini hingga 27 September 2020.

Keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan sejumlah faktor, di antaranya ketersediaan
tempat tidur rumah sakit yang hampir penuh, tren kasus aktif di yang kembali meningkat, dan
angka pemakaman berdasarkan protap Covid-19 yang juga ikut meningkat.

PSBB total diterapkan untuk mengendalikan penyebaran virus corona tipe 2 (SARS-CoV-2)
penyebab Covid-19.
Berbeda dengan PSBB sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta memperbolehkan perusahaan swasta
di luar kategori 11 sektor usaha non-esensial untuk beroperasi di kantor.

Syaratnya, kapasitas maksimal hanya 25 persen dari total pegawai.

Pernyataan ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat konferensi pers di Balai
Kota, Jakarta Pusat yang disiarkan melalui Youtube Pemprov DKI, Minggu (13/9/2020).
"Tempat ini (gedung perusahaan swasta) bisa beroperasi dengan pembatasan kapasitas. Apabila
sebagian pegawai harus bekerja di kantor, maka pimpinan tempat kerja wajib membatasi paling
banyak 25 persen pegawai dalam tempat kerja dan dalam waktu bersamaan," ujar Anies..

146