Page 150 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 SEPTEMBER 2020
P. 150
lihat dari daftar absen yang masuk pada hari itu dan kita cek di lapangan. Betul enggak,
kelihatan. Baik kita cek secara administrasi maupun lapangan," kata dia.
Tak hanya sidak mandiri dan laporan dari masing-masing kantor, Pemprov DKI juga berharap
agar pegawai perusahaan non-esensial untuk bersedia melaporkan, bila kantornya tak menaati
aturan hanya mempekerjakan 25 persen pegawai di kantor.
Pelanggaran aturan tersebut bisa dilaporkan melalui aplikasi JAKI maupun kontak lainnya ke
Disnakertransgi.
Setelah adanya laporan, maka pihaknya akan turun dan melakukan inspeksi mendadak ke
perusahaan.
"Jadi kantor katakanlah 200 orang. Harusnya kan 50 orang. Kadang karyawan juga ada sedikit
kekhawatiran, takut, biasanya mereka lapor sembunyi-sembunyi di aplikasi yang kita bangun
atau juga bisa WA langsung baik ke saya, atau dari insan media juga banyak yang melaporkan.
Dari laporan itu kita lakukan sidak atau pemeriksaan," terang Andri.
Ia menjamin, Disnakertransgi bakal merahasiakan nama pegawai yang melapor pelanggaran
perusahaan.
"Kita rahasiakan. Kan saya juga enggak bakal mungkin 'nih laporan dari siapa' enggak mungkin
lah. Sama kayak polisi laporan masyarakat tapi enggak pernah diinformasikan siapa yang
melaporkan," tuturnya.
Andri pun mewanti-wanti agar seluruh perkantoran bisa menaati aturan itu. Dalam
pengawasannya, Disnakertransgi juga melibatkan TNI-Polri.
Hal itu untuk mengantisipasi perlawanan atau hambatan saat melakukan pengawasan
perkantoran.
"Keterlibatan TNI-Polri sangat dibutuhkan bila kami mendapati perusahan atau kantor, apabila
ada perlawanan atau hambatan dalam kami melakukan pengawasan, pemeriksaan di
perkantoran atau perusahaan," kata Andri.
Dia melanjutkan, saat ini tim pengawas perkantoran masih beranggotakan pegawai
Disnakertransgi. Semua pengawasan pun berjalan kondusif.
"Selama itu tidak ada perlawanan, semua berjalan kondusif, cukup anggota kami saja yang
melakukan itu," tutupnya.
149
