Page 156 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 JUNI 2021
P. 156
Judul Mantan Pilot Merpati Tuntut Pelunasan Pesangon
Nama Media republika.co.id
Newstrend Tuntutan Eks Karyawan Merpati Airlines
Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qv55k7396/mantan-pilot-merpati-tuntut-
pelunasan-pesangon
Jurnalis Agus Yulianto
Tanggal 2021-06-23 13:32:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Anthony Ajawaila (Ketua Paguyuban Pilot Ex Merpati) Hak normatif itu berupa cicilan
kedua uang pesangon 1.233 pegawai sejumlah Rp 318,17 miliar serta nilai hak manfaat pensiun
berupa solvabilitas 1.744 pensiunan sebesar Rp 94,88 miliar
negative - Anthony Ajawaila (Ketua Paguyuban Pilot Ex Merpati) Bahkan setiap minggu kami
mendengar kabar kematian rekan kami sesama eks pegawai MNA
neutral - Anthony Ajawaila (Ketua Paguyuban Pilot Ex Merpati) Selain kepada presiden, surat
terbuka juga disampaikan kepada Wakil Presiden, Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Menteri
Perhubungan, Menteri Ketenagakerjaan, Ketua Komnas HAM, Ketua Komisi VI DPR, dan Ketua
Ombudsman
Ringkasan
Paguyuban Pilot Ex Merpati menuntut pelunasan pesangon untuk ribuan karyawan PT Merpati
Nusantara Airlines (Persero). Ketua Paguyuban Pilot Ex Merpati Anthony Ajawaila mengatakan,
hingga saat ini ribuan eks pegawai PT Merpati Nusantara Airlines tidak kunjung mendapat
kepastian selama enam tahun untuk hak normatifnya belum dipenuhi. "Hak normatif itu berupa
cicilan kedua uang pesangon 1.233 pegawai sejumlah Rp 318,17 miliar serta nilai hak manfaat
pensiun berupa solvabilitas 1.744 pensiunan sebesar Rp 94,88 miliar," kata Anthony dalam
konferensi video, Rabu (23/6).
MANTAN PILOT MERPATI TUNTUT PELUNASAN PESANGON
JAKARTA -- Paguyuban Pilot Ex Merpati menuntut pelunasan pesangon untuk ribuan karyawan
PT Merpati Nusantara Airlines (Persero). Ketua Paguyuban Pilot Ex Merpati Anthony Ajawaila
mengatakan, hingga saat ini ribuan eks pegawai PT Merpati Nusantara Airlines tidak kunjung
mendapat kepastian selama enam tahun untuk hak normatifnya belum dipenuhi.
155
