Page 161 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 JUNI 2021
P. 161
TAK ADA KEPASTIAN, MANTAN PILOT MERPATI LAYANGKAN SURAT TERBUKA KE
JOKOWI
Jakarta, Paguyuban Pilot Ex-Merpati (PPEM) mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko
Widodo (Jokowi) pada 17 Juni 2021 sebagai upaya memohon dukungan agar permasalahan
pesangon eks-pegawai Merpati segera terselesaikan. Pasalnya, nasib ribuan mantan pegawai PT
Merpati Nusantara Airlines (MNA) tidak kunjung mendapat kepastian selama 6 tahun.
Ketua Paguyuban PPEM Kapten Anthony Ajawaila menjelaskan, selain kepada Presiden, surat
terbuka tersebut ditembuskan khusus ke sembilan instansi, yakni Wakil Presiden, Menteri BUMN,
Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri Ketenagakerjaan, Ketua Komnas HAM, Ketua
Komisi VI DPR, dan Ketua Ombudsman.
Anthony menuturkan, terdapat ribuan karyawan eks-MNA yang hak-hak normatifnya belum
dipenuhi. Hal itu berupa cicilan kedua uang pesangon dari 1.233 pegawai sejumlah Rp 318,17
miliar serta nilai hak manfaat pensiun berupa solvabilitas (dana pensiun MNA dalam likuidasi)
dari 1.744 pensiunan sebesar Rp 94,88 miliar.
"Kami sudah menempuh berbagai upaya sejak 2016 tetapi hingga kini tidak ada kepastian kapan
hak pesangonnya akan dibayarkan. Sedangkan masing-masing eks-pegawai berharap uang
pesangon akan dinikmati di masa pensiun, maupun untuk melanjutkan keberlangsungan hidup
keluarganya," kata Anthony dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (23/6/2021).
Tidak dibayarnya uang pesangon tersebut, lanjut dia, menjadi masalah di setiap keluarga
pegawai, mulai adanya perceraian, anak sakit, putus sekolah, alih kerja menjadi sopir ojek online,
tukang bangunan, dan lain-lain. "Bahkan setiap minggu kami mendengar kabar kematian rekan
kami sesama eks-pegawai MNA," papar Anthony.
Kapten M Masykoer menambahkan, dalam surat terbuka kepada Presiden, PPEM juga
menyampaikan apabila MNA akhirnya harus ditutup atau dilikuidasi oleh negara, maka seluruh
eks-karyawan Merpati juga tidak memiliki daya dan kuasa untuk mencegah. Namun, hendaknya
MNA sebagai BUMN tidak lalai dalam kewajibannya memenuhi hak-hak eks-pegawainya.
"Jangan kami diperlakukan seperti kata pepatah 'Habis manis, Sepah dibuang'. Kami memohon
dengan sangat, perhatian serta pertolongan Bapak Presiden untuk membantu dapat segera
dibayarkannya hak pesangon, begitupun hak pensiun kami yang sampai saat ini tidak ada
kepastiannya," ujar dia.
Sumber: Investor Daily.
160
