Page 16 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 JUNI 2021

Adapun kriteria tenaga kerja yang berhak menjadi peserta program JKP, yaitu WNI. belum
mencapai usia 54 tahun. Serta, pekerja pada pemberi kerja atau badan usaha skala usaha
menengah dan besar yang sudah mengikuti empat program BPJS Ketenagakerjaan, yaitu
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT). dan Jaminan
Pensiun (JP).

Selain itu, pekerja pada pemberi kerja atau badan usaha skala kecil dan mikro dengan minimal
ikut tiga program, yaitu JKK, JKM, dan JHT. Kriteria lainnya, terdaftar sebagai

pekerja penerima upah pada badan usaha program JKN BPJS Kesehatan.

Besaran Iuran

"Namun pekerja yang mengundurkan diri, pensiun, meninggal dunia, dan perjanjian kerja waktu
tertentu (PKWT) yang masa berakhirnya sesuai dengan jangka waktu kontrak kerjanya,
bukan termasuk penerima manfaat program ini," tegas Anggun.

Lebih lanjut Anggun mengemukakan, besaran iuran program JKP sesuai dengan PP Nomor 37
Tahun 2021 sebesar 0,46% dari upah per bulan yang dilaporkan perusahaan ke BPJS
Ketenagakerjaan. Dengan ketentuan 0,22% dari upah sebulan ditanggung Pemerintah Pusat.
0,14% bersumber dari rekom-posisi iuran program JKK. dan 0,10% dari rekomposisi iuran
program JKM.

Sementara itu, manfaat uang tunai JKP akan diberikan selama enam bulan. Pada tiga bulan
pertama uang tunai yang akan diberikan 45% dari upah terakhir dan 25% dari upah terakhir
untuk tiga bulan selanjutnya. Upah yang digunakan merupakan upah terakhir yang dilaporkan.
dengan batas upah Rp 5 juta.

Kepala Bidang Kepesertaan BPJamsostek Cabang Pekalongan Galuh Pumama mengatakan,
pembayaran program JKP paling cepat pada Februari 2022. (K30-38)

caption:

IKUTI SOSIALISASI: Sejumlah perwakilan dari berbagai perusahaan mengikuti sosialisasi
tentang jaminan kehilangan pekerjaan yang digelar secara virtual, Selasa (22/6). (38)

15