Page 18 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 JUNI 2021

Judul PPEM Layangkan Surat Terbuka ke Presiden Jokowi
Nama Media Ekonomi Neraca
Newstrend Tuntutan Eks Karyawan Merpati Airlines
Halaman/URL Pg12
Jurnalis Mohar
Tanggal 2021-06-24 06:22:00
Ukuran 202x120mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 8.080.000

News Value Rp 24.240.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Ringkasan
Sejak perusahaan maskapai platmerah PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) mengalami kesulitan
keuangan hingga bangkrut, banyak dampak yang dirasakan bagi pegawai dan termasuk para
pilot. Kini nasib ribuan eks-pegawai PT Merpati Nusantara Airlines tidak kunjung mendapat
kepastian selama 6 tahun. Dimana persoalan terkait pemenuhan hak-hak normatif berupa uang
pesangon dan uang pensiun belum juga menemui titik cerah.

PPEM LAYANGKAN SURAT TERBUKA KE PRESIDEN JOKOWI

Sejak perusahaan maskapai platmerah PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) mengalami kesulitan
keuangan hingga bangkrut, banyak dampak yang dirasakan bagi pegawai dan termasuk para
pilot. Kini nasib ribuan eks-pegawai PT Merpati Nusantara Airlines tidak kunjung mendapat
kepastian selama 6 tahun. Dimana persoalan terkait pemenuhan hak-hak normatif berupa uang
pesangon dan uang pensiun belum juga menemui titik cerah.

Maka atas dasar menagih haknya, Ketua Paguyuban Pilot Ex Merpati (PPEM), Capt. Anthony
Ajawaila mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada
Kamis, I7 Juni 2021 sebagai upaya memohon dukungan agar permasalahan pesangon eks-
pegawai Merpati segera terselesaikan.

Selain kepada Presiden RI, surat terbuka tersebut juga ditembuskan khusus ke sembilan instansi
yakni: Wakil Presiden RI, Menteri BUMN RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Perhubungan RI,
Menteri Ketenagakerjaan RI, Ketua Komnas HAM RI, Ketua Komisi VI DPR RI, dan Ketua
Ombudsman RI.

Anthony dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin menjelaskan, terdapat ribuan karyawan eks
MNA yang hak-hak normatifnya belum dipenuhi. Hal itu berupa cicilan kedua uang pesangon dari
1.233 pegawai sejumlah Rp318,17 miliar serta nilai hak manfaat pensiun berupa solvabilitas
(Dapen MNA dalam Likuidasi) dari 1.744 pensiunan, sebesar Rp. 94,88 miliar.

"Kami sudah menempuh berbagai upaya sejak 2016 tetapi hingga Idni tidak ada kepastian kapan
hak pesangonnya akan dibayarkan. Sedangkan masing-masing eks-pegawai berharap uang

17