Page 176 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 JUNI 2021

Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri Ketenagakerjaan, Ketua Komnas HAMz Ketua
Komisi VI DPR RI, dan Ketua Ombudsman RI.
Anthony menuturkan, terdapat ribuan karyawan eks MNA yang hak-hak normatifnya belum
dipenuhi. Hal tersebut berupa cicilan kedua uang pesangon dari 1.233 pegawai sejumlah Rp
318,17 miliar serta nilai hak manfaat pensiun berupa solvabilitas (Dapen MNA dalam likuidasi)
dari 1.744 pensiunan senilai Rp 94,88 miliar. "Kami sudah menempuh berbagai upaya sejak
2016, tetapi hingga kini, tidak ada kepastian kapan hak pesangon akan dibayarkan," kata
Anthony, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (23/6).

Menurut dia, masing-masing eks pegawai MNA berharap, uang pesangon akan dinikmati di masa
pensiun maupun untuk melanjutkan keberlangsungan hidup keluarganya.

Tidak dibayarnya uang pesangon tersebut, lanjut Anthony, telah menjadi masalah di setiap
keluarga eks pegawai MNA, mulai dari adanya perceraian, anak sakit, putus sekolah, alih kerja
menjadi supir ojek online, tukang bangunan, dan lainnya.
"Bahkan, setiap minggu, kami mendengar kabar kematian rekan kami sesama eks pegawai
MNA," paparnya.

Capt M Masykoer menambahkan, dalam surat terbuka kepada Presiden, PPEM juga
menyampaikan apabila MNA akhirnya harus ditutup, atau dilikuidasi oleh negara, seluruh eks
karyawan tidak memiliki daya dan kuasa untuk mencegahnya.

Namun, MNA, sebagai BUMN, diharapkan tidak lalai dalam kewajiban memenuhi hak-hak eks
pegawainya.

"Janganlah kami diperlakukan seperti kata pepatah 'Habis manis, Sepah dibuang'. Kami
memohon dengan sangat, perhatian serta pertolongan Bapak Presiden untuk membantu dapat
segera dibayarkannya hak pesangon. Begitu pun, hak pensiun kami yang sampai saat ini tidak
ada kepastiannya," pungkas Masykoer.

Editor : Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id).

175