Page 178 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 JUNI 2021
P. 178
Aduan itu dikirimkan lewat surat terbuka. Selain kepada Presiden, surat terbuka tersebut juga
ditembuskan khusus ke sembilan instansi yakni, Wakil Presiden RI, Menteri BUMN RI, Menteri
Keuangan RI, Menteri Perhubungan RI, Menteri Ketenagakerjaan RI, Ketua Komnas HAM RI,
Ketua Komisi VI DPR RI, dan Ketua Ombudsman RI.
Ketua Paguyuban Pilot Ex Merpati (PPEM), Capt Anthony Ajawaila menjelaskan, terdapat ribuan
karyawan eks MNA yang hak-hak normatifnya belum dipenuhi.
Hal itu berupa cicilan kedua uang pesangon dari 1.233 pegawai sejumlah Rp 318,17 Miliar serta
nilai hak manfaat pensiun berupa solvabilitas (Dapen MNA dalam Likuidasi) dari 1.744 Pensiunan,
sebesar Rp 94,88 Miliar.
"Kami sudah menempuh berbagai upaya sejak 2016 tetapi hingga kini tidak ada kepastian kapan
hak pesangonnya akan dibayarkan. Sedangkan masing-masing eks-pegawai berharap uang
pesangon akan dinikmati di masa pensiun, maupun untuk melanjutkan keberlangsungan hidup
keluarganya," ujar Anthony dalam konferensi pers, Kamis (23/6/2021).
Sementara, anggota PPEM Capt M Masykoer menuturkan, dalam Surat Terbuka Kepada Presiden,
PPEM juga menyampaikan apabila akhirnya harus ditutup atau dilikuidasi oleh negara, maka
seluruh ex Karyawan Merpati juga tidak memiliki daya dan kuasa untuk mencegahnya.
Namun, hendaknya MNA sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak lalai dalam
kewajibannya memenuhi hak-hak ex. pegawainya.
"Janganlah kami diperlakukan seperti kata pepatah 'Habis manis, Sepah dibuang'. Kami
memohon dengan sangat, perhatian serta pertolongan Bapak Presiden untuk membantu dapat
segera dibayarkannya hak pesangon, begitupun hak Pensiun kami yang sampai saat ini tidak
ada kepastiannya," ungkapnya.
Sebelumnya, seluruh unsur pegawai termasuk pilot telah melakukan berbagai upaya untuk
menuntut hak-hak normatif tersebut.
Sejak tidak menerima gaji mulai Desember 2013, telah melakukan demo hingga akhirnya pada
tahun 2016, Pemerintah melalui PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) menetapkan Program
Restrukturisasi Karyawan berupa PHK masal, dengan pembayaran pesangon dicicil dalam 2
tahap.
177
