Page 169 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2020

"Selain untuk melindungi dan mengambalikan kesejahteraan pekerja dan masyarakat yang
terdampak pandemi, Kita juga harus mempersiapkan SDM pekerja kita sebaik mungkin,
meningkatkan kompetensinya, melalui pelatihan vokasi yang tepat, agar sesuai dengan
kebutuhan dunia kerja paska pandemic,"katanya.

Perubahan dan perbaikan juga harus dilakukan pada ekosistem ketenagakerjaan secara
keseluruhan baik pada proses penempatan tenaga kerja, pembinaan hubungan industrial dan
pengawasan ketenagakerjaan sehingga dapat menjawab tantangan yang muncul di sektor
ketenagakerjaan selama dan paska pandemi.

Turut hadir menjadi pembicara pada acara ini, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan
Ketenagakerjaan, Bambang Satrio Lelono dan Direktur Eksekutif INDEF, Tauhid Ahmad.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah resmi meluncurkan layanan pengesahan
peraturan perusahaan (PP) dan pendaftaran perjanjian kerja bersama (PKB) secara daring atau
E-PP dan E-PKB yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker).
"Nantinya dengan adanya layanan ini ke depan dapat berimplikasi bagi perusahaan maupun
pekerja untuk mendapatkan pelayanan yang Mudah, Cepat, Akuntabel dan Data Terjamin, dan
juga saya pastikan layanan ini akan terus disempurnakan", kata Ida, di Bekasi, Kamis
(19/11/2020).
Ia menjelaskan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) merupakan
pedoman bagi pengusaha dan pekerja/buruh dalam menjalankan ikatan hubungan kerja di
perusahaan, yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib serta hak dan kewajiban
pengusaha dan pekerja/buruh.

"Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa PP yang dibuat oleh
pengusaha wajib mendapatkan pengesahan dari Kementerian Ketenagakerjaan ataupun Dinas
Tenaga Kerja baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten / Kota sesuai kewenangannya,"
jelasnya.

Lebih lanjut, Menaker menyampaikan Pengesahan PP dan Pendaftaran PKB tersebut bertujuan
untuk memastikan materi yang terkandung di dalam PP maupun PKB tidak bertentangan, dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun merugikan salah pihak baik pekerja/buruh
ataupun pengusaha.

Sementara itu, Plt.Dirjen PHI & Jamsos, Tri Retno Isnaningsih dalam laporannya
menyampaikan, layanan pengesahan PP dan pendaftaran PKB secara elektronik ini merupakan
transformasi dari layanan tatap muka pada Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) Kementerian
Ketenagakerjaan.

Berdasarkan data, jumlah perusahaan yang mengesahkan PP melalui PTSA Kemnaker pada
Tahun 2018 adalah sebanyak 1.825 perusahaan dan Tahun 2019 adalah sebanyak 2.118
perusahaan.

Sedangkan jumlah perusahaan yang mendaftarkan PKB pada Tahun 2018 adalah sebanyak 255
perusahaan dan pada Tahun 2019 adalah sebanyak 280 perusahaan.

"Harapannya dengan transformasi layanan tatap muka menjadi layanan digital ini dapat menjadi
salah satu pendorong peningkatan kuantitas pengesahan PP dan pendaftaran PKB",ujar Retno.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Walikota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono mengatakan
dengan launching sistem layanan ini di kota Bekasi disamping menjadi salah satu kebanggan
tetapi juga menjadi satu kewajiban dan tantangan bagi Bekasi selanjutnya.

168