Page 221 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2020
P. 221
Hal-hal yang dipersoalkan dalam pasal-pasal tersebut adalah tenaga kerja asing, jaminan sosial,
lembaga pelatihan kerja, pelaksanaan penempatan tenaga kerja, perjanjian kerja waktu tertentu,
waktu kerja, pekerja alih daya, cuti, upah minimum dan pengupahan.
Selain itu, para organisasi pekerja itu mengkhawatirkan ketiadaan imbalan yang layak dan adil
bagi pekerja/buruh dalam pemberian pesangon, uang penggantian hak dan upah penghargaan
masa kerja karena terdapat beberapa frasa yang multitafsir yang berimplikasi pada hilangnya
ketentuan besarnya jaminan hak pekerja/buruh halam pemutusan hubungan kerja dalam UU
Cipta Kerja.
Selanjutnya terkait pemutusan hubungan kerja yang dinilai para pemohon dalam undang-undang
tersebut membuat pengusaha menafsirkan secara bebas proses pemutusan hubungan kerja
terhadap pekerja/buruh sehingga rentan menimbulkan kesewenang-wenangan.
Dalam permohonan para pemohon, terdapat 92 permintaan terhadap Mahkamah Konstitusi
dalam menguji UU Cipta Kerja.(Antara).
220
