Page 223 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2020
P. 223
PEMDA DIY DAN BP JAMSOSTEK SEPAKAT LINDUNGI HAK PEKERJA
Gubernur DI Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X bersama BPJS Ketenagakerjaan
(BP Jamsostek) menandatangani Nota Kesepakatan tentang Pelaksanaan Pengawasan dan
Perlindungan Ketenagakerjaan di wilayah DIY pada Senin (23/11/2020).
Direktur Utama BP Jamsostek Agus Susanto menyampaikan, perjanjian tersebut dijalin
agarPemda DIY bersama dengan BP Jamsostek dapat menjalin sinergitas untuk mewujudkan
misi melindungi dan mensejahterakan seluruh pekerja yang ada di DIY melalui optimalisasi fungsi
pengawasan untuk mewujudkan kepatuhan pemberi kerja dalam program jaminan sosial
ketenagakerjaan.
Dengan meningkatnya kepatuhan pemberi kerja, tentunya juga dapat berimbas pada
peningkatan produktivitas dan mendukung pembangunan serta meningkatkan perekonomian
daerah. Kesepakatan tersebut juga menegaskan bahwa sebagai badan hukum publik, terus
memberikan edukasi terkait manfaat dan program BP Jamsostek sebagai wujud kepedulian dan
peran aktif dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
"Sebagai pengingat, bahwa PP (Peraturan Pemerintah) No. 82 yang terbit pada akhir tahun 2019
yang lalu semakin meningkatkan manfaat program BP Jamsostek tanpa kenaikan iuran. Jika
dibandingkan dengan jaminan sosial di luar negeri, manfaat dari BPJAMSOSTEK ini sangat luar
biasa, karena ada nilai tambah atau manfaat tambahan juga selain manfaat utama yang
disediakan. Hal ini untuk memastikan kesejahteraan bagi pekerja dapat terwujud," tutur Agus.
Selain itu, Agus juga memaparkan BP Jamsostek memiliki basis data pekerja yang dimanfaatkan
oleh pemerintah Indonesia untuk menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat pekerja.
"Kementerian Ketenagakerjaan memberikan Bantuan Subsidi Upah dari Pemerintah RI dengan
menggunakan basis data dari BP Jamsostek. Tidak menutup kemungkinan pemerintah akan
kembali memberikan bantuan menggunakan basis data dari BP Jamsostek," tambahnya.
Namun menurutnya, pekerja informal atau kategori Bukan Penerima Upah (BPU) dengan latar
belakang pendidikan paling tinggi SMP, masih belum menjadikan perlindungan BP Jamsostek
sebagai prioritas karena alasan ekonomi. oleh karena itu, melakukan kerjasama-kerjasama
strategis dengan Pemerintah Daerah menjadi pilihan agar perlindungan bagi para pekerja BPU
ini dapat terealisasi.
Dengan dilakukannya penandatanganan nota kesepakatan ini merupakan salah satu wujud nyata
kehadiran Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja yang
ada di DIY. Agus berpesan dalam kurun waktu 3 tahun ini, pihaknya telah memberikan
Penghargaan Paritrana Awards kepada Pemerintah Daerah yang mendukung implementasi
jaminan sosial ketenagakerjaan.
"Apresiasi kami bagi seluruh Pemerintah Daerah, khususnya pada hari ini, kepada Sri Sultan
Hamengkubuwono X. Semoga dengan kerjasama yang dijalin ini, menjadi bukti nyata kepedulian
Pemerintah dalam menyediakan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh
pekerja, agar selalu fokus dan tenang dalam menjalankan tugasnya," ucap Agus.
Gubernur DIY, Sri Sultan HB X menyatakan, Pemda DIY menyelenggarakan Penghargaan
Sidhakarya di tiap tahun genap dan diharapkan seluruh perusahaan dan pemerintah daerah
berpartisipasi agar produktivitas kerja lebih baik lagi.
Menurut Sultan, pengawasan perlu dilakukan agar seluruh perusahaan formal harus terdaftar
dalam program perlindungan BP Jamsostek, dan manfaat perlindungan tersebut dapat
memberikan rasa aman agar para pekerja dapat fokus dan produktivitas kerja meningkat.
Sumber:BeritaSatu.com.
222
