Page 228 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2020
P. 228

Judul               25 Daerah dengan Upah Buruh 2021 Paling Rendah di Pulau Jawa
                Nama Media          kompas.com
                Newstrend           Peraturan Upah Minimum
                Halaman/URL         https://money.kompas.com/read/2020/11/24/110148026/25-daerah-
                                    dengan-upah-buruh-2021-paling-rendah-di-pulau-jawa
                Jurnalis            Muhammad Idris
                Tanggal             2020-11-24 11:01:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              positive - Ida Fauziyah (Menaker) Kita minta UMP 2021 sama dengan UMP 2020

              positive  -  Ida  Fauziyah  (politikus  Partai  Kebangkitan  Bangsa)  Sekali  lagi  ini  yang  akan
              menetapkan adalah para gubernur

              positive - Ida Fauziyah (Menaker) Saya kira dewan pengupahan daerah juga akan dilibatkan
              dalam merumuskan upah minimum provinsi

              neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Surat edaran ini kami sampaikan kepada para gubernur, yang
              menetapkan upah minimum adalah gubernur. Kami memberikan surat edaran dengan, mungkin
              teman-teman juga sudah membaca kami di situ

              negative - Ida Fauziyah (Menaker) Di surat edaran tersebut kami menyampaikan latar belakang
              kenapa surat edaran itu dikeluarkan. Tidak lain dan tidak bukan karena di latar belakangi dengan
              menurunnya kondisi perekonomian Indonesia serta ketenagakerjaan pada masa pandemi Covid-
              19

              negative  -  Ida  Fauziyah  (Menaker)  Sebenarnya  untuk  upah  minimum  tahun  2021  itu
              menggunakan KHL sebagaimana ketentuan yang ada di PP 78 Tahun 2015. PP 78 2015 yang
              bersumber dari Undang-Undang 13/2003. Undang-undang ini didesain, peraturan pemerintah ini
              didesain dalam kondisi tidak memprediksi terjadi kondisi seperti adanya pandemi ini

              negative - Ida Fauziyah (Menaker) Dan kalau kita melihat penetapan nilai KHL yang kita tetapkan
              itu tidak semua akibat dari penetapan itu tidak semua provinsi akan mengalami kenaikan. Tapi
              tidak semua juga provinsi akan mengalami penurunan. Jadi sebenarnya posisinya setelah kita
              diskusikan secara mendalam, mempertimbangkan berbagai hal

              positive  -  Ida  Fauziyah  (Menaker)  Jalan  tengah  yang  bisa  kita  ambil  adalah  dengan  tetap
              sebagaimana upah minimum 2021. Ini adalah jalan tengah kita ambil dari hasil diskusi kita di
              dewan pengupahan nasional. Semoga para gubernur menjadikan ini sebagai referensi dalam
              menetapkan upah minimum



                                                           227
   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233