Page 229 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2020
P. 229
Ringkasan
Sejumlah pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota telah mengumumkanupah minimum 2021.
UMK 2021tersebut kemudian disahkan oleh gubernur provinsi masing-masing.
DiPulau Jawa, deretan upah minimum tahun depan dengan besaran tertinggi didominasiJawa
BaratdanJawa Timur . Sementara upah minimum yang relatif masih di bawah Rp 2 juta per bulan
berasal dari kabupaten/kota diJawa Tengah .
25 DAERAH DENGAN UPAH BURUH 2021 PALING RENDAH DI PULAU JAWA
Sejumlah pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota telah mengumumkanupah minimum 2021.
UMK 2021tersebut kemudian disahkan oleh gubernur provinsi masing-masing.
DiPulau Jawa, deretan upah minimum tahun depan dengan besaran tertinggi didominasiJawa
BaratdanJawa Timur . Sementara upah minimum yang relatif masih di bawah Rp 2 juta per bulan
berasal dari kabupaten/kota diJawa Tengah .
Berikut ini 25 daerah denganupah minimum 2021 terendahdi Pulau Jawa seperti dirangkum dari
ketetapan UMK yang sudah dirilis para kepala daerah secara serentak, Selasa (24/11/2020):
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, meminta para gubernur se-
Indonesia agar menyesuaikan upah minimum provinsi (UMP) 2021 sesuai Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020 tentang PenetapanUpah Minimum
2021akibat pandemi Covid-19.
"Kita minta UMP 2021 sama dengan UMP 2020," kata Ida beberapa waktu lalu dilansir dariAntara.
UMP ini jadi patokan bagi kepala daerah setingkat bupati atau wali kota untuk menetapkan UMK
2021 di daerahnya masing-masing.
Ia menegaskan yang menetapkan UMP di setiap daerah ialah para gubernur. Kemnaker hanya
meminta agar menyesuaikan kondisi saat ini dengan beberapa latar belakang salah satunya
kemerosotan perekonomian nasional.
"Sekali lagi ini yang akan menetapkan adalah para gubernur," ujar politikus Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB) ini.
Meskipun pemerintah melalui surat edaran tersebut meminta agarupah buruhtidak naik, bukan
berarti pemerintah diam saja. Sebab, hingga kini pemerintah masih terus memberikan subsidi
kepada para pekerja.
Ia mengakui dalam surat edaran tersebut Kemnaker hanya meminta kepada gubernur untuk
tidak menaikkan UMP 2021, namun kepala daerah tentunya juga akan melihat perekonomian di
daerah masing-masing.
"Saya kira dewan pengupahan daerah juga akan dilibatkan dalam merumuskan upah minimum
provinsi," ujar dia.
Seperti diketahui, UMP 2021 diminta untuk tidak naik dengan landasan Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum
tahun 2021 pada masa pandemi Covid-19.
Kondisi pandemi Covid-19 lanjut Ida, menjadi latar belakang pemerintah menetapkan upah
minimum 2021 tidak naik alias setara dengan upah minimum tahun ini.
228
