Page 30 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2020

Judul Ancaman PHK di Balik Kenaikan UMK
Nama Media Pikiran Rakyat
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL Pg11
Jurnalis Tajuk Rencana
Tanggal 2020-11-25 05:04:00
Ukuran 341x76mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 37.510.000

News Value Rp 112.530.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
neutral - Ridwan Kamil (Gubernur) Jadi, jangan dibandingkan dengan provinsi lain yang
industrinya lebih sedikit dibandingkan dengan Jawa Barat. Kalau upahnya dinaikkan, kami
khawatir akan ada banyak perusahaan yang mem-PHK lagi. Dengan adanya PHK, pihak yang
dirugikan justru kaum buruh juga. Jadi, saya mohon pemahaman pengertian," begitu kata
Gubernur Ridwan Kamil

neutral - Dedy Widjaja (Ketua Dewan Pertimbangan Apindo Jabar) Kenaikan ini menunjukkan
tak ada rasa ikut prihatin, tidak ada kepekaan bahwa akibat Covid ini tekanan yang dirasakan
luar biasa. Jangan-ja-ngan, para kepala daerah ini tidak memahami bagaimana sulitnya sekarang

neutral - Dedy Widjaja (Ketua Dewan Pertimbangan Apindo Jabar) Kalau upah naik, artinya cost
bertambah. Agar cost tidak membengkak, ya caranya dengan mengurangi jumlah tenaga kerja.
Terjadinya PHK akan terbuka karena kenaikan ini bukan berita baik. Ekonomi belum pulih, pasar
juga belum membaik, jadi mau bagaimana lagi?

Ringkasan

GUBERNUR Jawa Barat telah menerbitkan surat keputusan tentang upah minimum
kabupaten/kota (UMK) tahun 2021. Pada intinya, besaran UMK untuk 17 daerah dinaikkan,
sedangkan untuk 10 daerah lainnya diputuskan sama dengan tahun sebelumnya. Menurut
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kenaikan upah tersebut didasarkan pada pertimbangan laju
inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi di setiap daerah.

Masalahnya, keputusan tersebut terkesan bertolak belakang dengan pernyataan gubernur pada
awal November 2020 ini. Kalakian, Pemprov Jabar memutuskan untuk tidak menaikkan upah
minimum provinsi (UMP), sesuai dengan imbauan Menteri Tenaga Kerja.

29