Page 5 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2020

KEMENAKER: SEKITAR 88% PERUSAHAAN TERDAMPAK PANDEMI COVID-19

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melalui surveinya mengungkapkan bahwa ada 88%
perusahaan yang dalam enam bulan terakhir terdampak pandemi. Pada umumnya, perusahaan
tersebut dalam keadaan merugi.

"Kerugian tersebut umumnya disebabkan penjualan menurun, sehingga produksi harus
dikurangi," kata Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Bambang
Satrio Lelono dalam keterangan tertulis, Selasa (24/11). Hasil survei tersebut pun menunjukkan
bahwa penurunan permintaan, produksi, dan keuntungan umumnya terjadi pada perusahaan
UMKM, yaitu di atas 90%. Sementara, perusahaan yang terdampak terbesar, yakni penyediaan
akomodasi makan dan minum, real estate, dan konstruksi.

Meski begitu, Bambang menjelaskan sebagian besar perusahaan tetap mempekerjakan
pekerjanya. Menurutnya, hanya 17,8% perusahaan yang memberlakukan pemutusan hubungan
kerja, 25,6% perusahaan yang merumahkan pekerjanya dan 10% yang melakukan keduanya.
Bambang pun menjelaskan, tindakan perusahaan tersebut merupakan satu-satunya jalan untuk
efisiensi di tengah pandemi yang terjadi. Dia melanjutkan, keterampilan teknologi paling
dibutuhkan setelah pandemi berakhir, keterampilan tersebut antara lain terkait penguasaan
teknologi informasi dan komunikasi, dan penguasaan teknologi industri untuk diversifikasi
produk.

Implikasinya, baik bagi pihak pemerintah dan swasta perlu menyediakan pendidikan dan
ketrampilan yang sarat dengan penguasaan teknologi. "Implikasi setelah masa pandemi
mengisyaratkan bahwa work from home/teleworking menjadi pilihan utama bagi perusahaan,
sehingga menjadi lebih fleksibel meskipun efisiensi jumlah tenaga kerja dan pengurangan upah
menjadi tidak bisa dihindarkan," jelas Bambang.

Bambang juga menjelaskan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi mempermudah
transisi tersebut di era pandemi. Untuk merespons situasi pandemi, sebagian perusahaan telah
merasakan berbagai kebijakan pemerintah, khususnya insentif perpajakan sebanyak 19,8% dan
jaminan sosial ketenagakerjaan dan sejenisnya sebanyak 18,5%.

Namun, Bambang mengakui masih banyak yang belum merasakan bantuan pemerintah di
tengah pandemi ini, atau sekitar 41,18%. Menurutnya, pemerintah perlu bergerak membantu
perusahaan yang sebagian besar merasakan dampak pandemi tersebut.Rekomendasi.
Rekomendasi Dari hasil survei ini, ada enam rekomendasi yang dihasilkan.

Pertama, pemerintah perlu mengidentifikasikan perusahaan yang terdampak lebih detail lagi
agar mendapat akses yang lebih luas atas beragam program pemulihan ekonomi khususnya,
insentif perpajakan, restrukturisasi pinjaman KUR dan non KUR, subsidi gaji, hingga akses
terhadap kartu pra kerja.

Kedua, pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih bagi perusahaan UMKM yang
terdampak pandemi meskipun saat ini pemerintah telah memberikan bantuan dalam bentuk
subsidi bunga KUR, restrukturisasi pinjaman dan pengurangan pajak.

Ketiga, pemerintah perlu memperluas informasi pasar tenaga kerja yang berorientasi pada jenis
pekerjaan, dan perusahaan juga perlu didorong untuk menentukan spesifikasi keahlian yang
dibutuhkan agar terinformasikan skills demand secara lebih luas.

Keempat, kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan setelah pandemi berkaitan
dengan teknologi, baik teknologi informasi maupun teknologi industri. Seperti terkait digital
marketing, digital working.Kelima, dibutuhkan kebijakan dan peraturan yang menjadi landasan
flexible working arrangement yang menyangkut jabatan dan jenis pekerjaan tertentu.
4