Page 69 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2020
P. 69
MK MULAI SIDANGKAN UJI MATERI UU CIPTA KERJA YANG DIAJUKAN SERIKAT
BURUH
Sidang pendahuluan permohonan judicial review terhadap UU Cipta Kerja yang diajukan KSPSI
digelar di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Selasa (24/11). Dalam sidang
pendahuluan, pemohon berharap MK menangkan gugatan yang dilayangkan.
Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Hermanto mengatakan, dalam
sidang pendahuluan hari ini majelis hakim hanya memberikan saran terhadap salinan
permohonan yang diajukan.
"Jadi tadi hanya sidang pendahuluan dan lebih banyak mendegarkannsaran dari majelis hakim,"
kata Hermanto saat dihubungi.
Hermanto menjelaskan, permohonan yang disiapkan sebenarnya sudah siap semua sesuai saran
yang diberikan oleh majelis hakim.
Namun, karena agenda sidang pendahuluan hanya mendengarkan saran perbaikan permohonan,
pihaknya akan menyerahkan kembali berkas permohonan sebelum 7 Desember mendatang.
Hermanto berharap, majelis hakim dapat memenangkan gugatan yang dilayangkan pemohon
dan mengembalikan sesuai kontitusi undang undang 1945.
"Ada beberapa kluster yang kita ajukan. Kluster itu pokok permohonan. Ada BPJS, Tenaga Kerja
Asing, pelatihan kerja dan sebagainya. Ada 12 kluster kalau tidak salah," pungkasnya.
Sementara itu, salah satu kuasa hukum yang tergabung dalam Tim Hukum Buruh Menggungat
Undang-Undang Cipta Kerja, William Yani menuturkan, Para pemohon mengajukan uji materiil
Pasal 81, 82, dan 83 UU Ciptaker. Menurut para pemohon, pasal-pasal a aquo pada UU Ciptaker
bertentangan dengan UUD 1945.
Para pemohon meminta MK mengabulkan permohonan untuk seluruhnya dan menyatakan MK
berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. Pemohon juga meminta
MK menyatakan para pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing.
"Kami optimis memenangkan gugatan undang undang Cipta Kerja tersebut. apabila Yang Mulia
Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya," pungkasnya.
Ketua Hakim Panel Konstitusi MK Arief Hidayat menyatakan, pihaknya telah mendengar
permohonan yang dibacakan serta telah menerima dan membaca salinan berkas permohonan
yang diajukan para pemohon sebelum. Karenanya, hakim konstitusi memberikan nasihat atau
masukan agar nanti ada perbaikan permohonan untuk penyempurnaan.
Hakim konstitusi Saldi Isra menegaskan, karena para pemohon sebagian besar merupakan
perwakilan dari organisasi maka para pemohon atau organisasi harus berhati-hati dalam
menjelaskan kedudukan hukum para pemohon hingga siapa yang bisa merepresentasikan
organisasi sesuai dengan AD/ART organisasi di dalam maupun di luar pengadilan.
Berikutnya harus juga bisa ditunjukkan pada bagian mana AD/ART menyebutkan representasi
tersebut.
"Ditunjuk kira-kira mana anggaran dasar atau anggaran rumah tangga yang menentukan seperti
itu dengan menunjuk buktinya. Jadi ini penjelasan yang menjelaskan siapa yang berwenang
mewakili organisasi, kemudian di mana itu diatur di dalam anggaran dasar atau anggaran rumah
tangga organisasi atau badan hukum. Lalu kemudian ditunjuk secara jelas di buktinya itu mana
bukti yang menyatakan seperti itu," ujarnya. (dil/jpnn).
68
