Page 70 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2020
P. 70
Judul Kepastian Pemangkasan Libur Panjang Akhir Tahun Diumumkan Kamis
Nama Media harianjogja.com
Newstrend Libur Dan Cuti Bersama 2020
Halaman/URL https://news.harianjogja.com/read/2020/11/24/500/1056266/kepastian-
pemangkasan-libur-panjang-akhir-tahun-diumumkan-kamis
Jurnalis Rayful Mudassir
Tanggal 2020-11-24 21:17:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
RI) Iya Kamis nanti [akan dibahas di tingkat menteri]. Belum bisa diperkirakan [jumlah hari libur
yang akan dipangkas]
neutral - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
RI) Rabu saya masih di [Kabupaten] Boven Digoel [Papua]
neutral - Jokowi (Presiden) Yang berkaitan masalah libur, cuti bersama akhir tahun, termasuk
libur cuti bersama pengganti Idul Fitri, Presiden minta agar ada pengurangan
positive - Doni Monardo (None) Satgas sendiri masih mengikuti perkembangan sampai satu
minggu ke depan. Apakah dampaknya signifikan atau malah masyarakat sudah semakin baik
dalam menerapkan liburan aman dan nyaman tanpa kerumunan
Ringkasan
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy
menyebut pemerintah akan memberi kepastian pemangkasan libur akhir tahun pada Kamis
(26/11/2020). Wacana pemotongan jumlah libur akhir tahun diutarakan Presiden Jokowi pada
Senin (23/11/2020). Hal itu didasarkan tren pandemi Covid-19 yang belum menunjukkan
penurunan kasus konfirmasi positif.
Sebelum adanya pengurangan, tiga instansi sudah membuat keputusan bersama soal libur
nasional dan cuti bersama 2020. Tiga instansi tersebut yaitu Kementerian Agama, Kementerian
Ketenagakerjaan, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Surat Keputusan Bersama (SKB) tersebut ditandatangani Menag Fachrul Razi, Menaker Ida
Fauziah dan Menpan RB Tjahjo Kumolo pada 20 Mei 2020. Keputusan ini menanggapi pandemi
yang masih meluas di Indonesia saat itu.
69
