Page 190 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 NOVEMBER 2021
P. 190

Sebagai informasi, fasilitas pembiayaan rumah bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan ini khusus
              untuk rumah tapak dan rumah susun. Sementara itu, jenisnya terbagi dalam tiga bentuk. Meliputi
              pinjaman  uang  muka  perumahan  (PUMP),  kredit  perumahan  rakyat  (  KPR  ),  dan  pinjaman
              renovasi rumah (PRP).

              Dirjen  PHI  dan  Jamsos  Kementerian  Ketenagakerjaan  (Kemenaker)  Indah  Anggoro  Putri
              mengatakan, sejatinya program ini telah termaktup dalam Permenaker Nomor 35 Tahun 2016
              yang terbit pada 5 Desember 2016. Beleid ini mengatur tata cara pemberian, persyaratan, dan
              jenis manfaat layanan tambahan (MLT) dalam program jaminan hari tua (JHT).

              "Namun  dalam  pelaksanaannya,  penyaluran  atau  realisasi  penyediaan  perumahan  pekerja
              melalui MLT, hingga saat ini masih sangat rendah," kata dia dikutip dari situs Kemenaker, Sabtu
              (30/10/2021).

              Menurut  Indah,  pada  2017  realisasi  penyaluran  MLT  perumahan  bagi  pekerja  atau  buruh
              sebanyak 658 unit rumah. Kemudian meningkat menjadi 1.385 unit di tahun 2018. Pada 2019
              penyaluran MLT terjadi penurunan sebanyak 398 unit rumah, sampai dengan tahun 2020 ini
              hanya  82  unit  rumah  yang  tersalurkan  dikarenakan  tidak  stabilnya  kondisi  perekonomian
              Indonesia akibat pandemi Covid-19.

              "Selain itu, kondisi ini juga dipengaruhi kurangnya minat perbankan dalam menyalurkan MLT
              karena selisih margin bank yang sangat rendah," cetus Indah.

              Sehingga  bank  lebih  tertarik  untuk  menyalurkan  Fasilitas  Likuiditas  Pembiayaan  Perumahan
              (FLPP) yang menyasar kepada pekerja/buruh dengan penghasilan rendah (MBR).

              Penyebab  lainnya  yakni,  belum  adanya  pengaturan  dasar  perhitungan  suku  bunga  deposito
              penempatan  (funding),  persyaratan  bagi  pekerja  yang  akan  mengambil  MLT  banyak  tidak
              memenuhi persyaratan sebagai debitur bank, serta kurangnya sosialisasi.

              Oleh  sebab  itu, Pemerintah  membuat  aturan  baru  yakni Permenaker  Nomor  17 Tahun  2021
              Tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan (MLT) dalam
              Program Jaminan Hari Tua (JHT).

              "Dalam mengoptimalkan penyaluran MLT perumahan pekerja atau buruh, ada hal-hal baru yang
              diatur dalam Permenaker Nomor 17 Tahun 2021," tandasnya.




























                                                           189
   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195