Page 247 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 NOVEMBER 2021
P. 247
Ketua Umum APINDO Pusat, Hariyadi Sukamdani hadir langsung dalam musyawarah di Hotel
Sahid Jaya Hotel tersebut. Ia mengharapkan APINDO DIY terus bersinergi dan berkolaborasi
dalam meningkatkan produktivitas.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, Aria Nugrahadi, mengingatkan bahwa saat ini
dunia berada di era revolusi industri 4.0 di mana perubahan terjadi dengan cepat, ditunjang
perkembangan teknologi digital. Hal tersebut berdampak pula pada perubahan tatanan
ketenagakerjaan yang kemudian menjadi tanggung jawab bersama termasuk Apindo sebagai
stakeholder.
“Apindo sebagai rekan pemerintah diharapkan bisa bersinergi karena meningkatkan daya saing
tak bisa dilakukan sendiri hanya oleh pengusaha namun bersama pemerintah dan pekerja.
November ini kita memasuki masa penetapan upah minimum. Kami mendorong agar nantinya
dari Apindo dan pekerja kita mengacu pada regulasi (PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan).
Harapannya bersama bagaimana narasi upah minimum kita dorong kepada upah yang dalam
konteks produktivitas,” ungkap Aria.
Sementara, Ketua APINDO DIY, Boentoro menyampaikan pihaknya siap berkontribusi nyata
untuk menciptakan hasil kerja yang berdaya saing baik nasional maupun internasional. Ia siap
berkolaborasi dengan serikat buruh maupun Pemda DIY untuk memaksimalkan potensi yang
ada.
Di sisi lain, APINDO DIY berharap agar Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 tidak dulu naik.
Pengusaha menurut dia tengah berupaya bangkit dan baru akan mendapatkan lagi Break Even
Poin (BEP) yang diprediksi akan berangsur naik dan mencapai titik atas dua tahun ke depan.
“Ini bukan karena pengusaha yang tamak, karena pasti pekerja berontak. Namun memang
karena pandemi, kita baru bisa naik perlahan sampai normal sebelum Covid. Kalau dalam bidang
usaha, waktu turun sama dengan naik. Kalau mulai Maret 2020 maka naiknya kira-kira 2023
sampai normal kembali tapi bisa dipercepat dengan inovasi,” tegasnya.
Meski begitu, APINDO DIY berkomitmen meminta pengusaha untuk menaati peraturan apabila
nanti memang UMP 2022 dinaikkan oleh pemerintah. “Kami akan tetap mendorong pengusaha
untuk taat, tidak boleh tidak taat karena sudah ada aturannya. Ya dengan cara apapun kami
meminta pengusaha untuk taat,” sambung dia. (Fxh)
246
