Page 242 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 NOVEMBER 2021
P. 242
Ringkasan
Tragis nasib yang dialami oleh SB, seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Malang, Jawa
Timur, yang bekerja sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT), namun tidak dibayar
gajinya selama 12 tahun di Malaysia. Malah SB justru dituntut ganti rugi RM 500 karena melarikan
diri dari majikan.
GAJI TIDAK DIBAYAR, PMI MALAH DITUNTUT MAJIKAN
Tragis nasib yang dialami oleh SB, seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Malang, Jawa
Timur, yang bekerja sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT), namun tidak dibayar
gajinya selama 12 tahun di Malaysia.
Malah SB justru dituntut ganti rugi RM 500 karena melarikan diri dari majikan.
Koordinator fungsi penerangan, sosial dan budaya Kedutaan Besar RI (KBRI) Kuala Lumpur,
Yoshi Iskandar, mengatakan, SB diketahui tidak pernah pindah majikan, selama 12 tahun bekerja
menjadi PLRT.
"Menurut pengakuannya, SB yang saat ini berusia 43 tahun, mulai bekerja di Malaysia sejak
tahun 2009 pada seorang majikan warga Malaysia dan tidak pernah pindah majikan. Majikan SB
bukanlah orang sembarangan karena menyandang gelar terhormat," ungkap Yoshi Iskandar
dalam keterangan resmi yang dikutip RRI.co.id, Jumat (29/10/2021).
Mirisnya, selama 12 tahun bekerja, gaji SB hanya satu kali dibayarkan.
"Selama 12 tahun bekerja, ia hanya satu kali mengirim uang sebanyak RM 300. Pada awal
bekerja, majikan SB menjanjikan gaji per bulan RM 500. Namun setiap kali SB meminta gajinya
selalu ditolak dengan alasan takut hilang. Bukan hanya gajinya tidak dibayar, ia pun dilarang
berkomunikasi dengan keluarganya," tambah Yoshi.
Dijelaskan Yoshi, tuntutan dari majikan SB muncul, ketika SB melarikan diri dan meminta
perlindungan ke KBRI pada Februari lalu tanpa adanya izin dari majikan.
"Karena ia melarikan diri tanpa memberitahukan kepada majikannya, SB dituntut membayar
ganti rugi oleh anak majikan sebesar RM 500," terangnya.
Dubes RI untuk Malaysia Hermono, menunjukkan kegeramannya mengetahui ada PMI yang
dituntut RM 500 karena meminta perlindungan ke KBRI.
"Ini di luar nalar manusia beradab. SB melarikan diri dari karena haknya sebagai PRT tidak
dipenuhi oleh majikan selama bertahun-tahun," tegas Dubes RI.
KBRI Kuala Lumpur telah mencoba melakukan mediasi dengan majikan, namun pihak majikan
tidak kooperatif.
Pihak majikan meminta kasus ini diselesaikan melalui pejabat tenaga kerja.
KBRI menolak opsi ini karena akan merugikan SB.
Sesuai UU Kadaluarsa Malaysia (Akta Had Masa 1953), pembayaran tuntutan ganti rugi tidak
boleh melebihi masa 6 tahun.
"Artinya kalau diselesaikan melalui Dinas Ketenagakerjaan Malaysia, SB hanya akan
mendapatkan hak gajinya maksimal 6 tahun masa kerja, sementara sisanya tidak dapat
241
