Page 237 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 NOVEMBER 2021
P. 237
Ringkasan
Penampungan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ilegal di Cirebon, Jawa Barat, digerebak
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pelindungan Pekerja Migran (BP2MI) Bandung. Sembilan
CPMI yang akan dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga (ART) di Singapura berhasil
diselamatkan. Seorang calo yang merekrut para CPMI juga dibekuk.
PENAMPUNGAN ILEGAL DI CIREBON DIGEREBEK, 9 CALON PEKERJA MIGRAN
DISELAMATKAN
Penampungan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ilegal di Cirebon, Jawa Barat, digerebak
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pelindungan Pekerja Migran (BP2MI) Bandung. Sembilan
CPMI yang akan dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga (ART) di Singapura berhasil
diselamatkan. Seorang calo yang merekrut para CPMI juga dibekuk.
Kepala BP2MI, Benny Rhamdani mengatakan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari
laporan masyarakat yang curiga terhadap aktivitas di sebuah rumah yang diduga dijadikan
tempat penampungan CPMI ilegal.
Berdasarkan informasi tersebut, pihaknya bersama aparat gabungan dari Satreskrim Polres
Cirebon Kota dan Dinas tenaga kerja (Disnaker) Kabupaten Cirebon menggerebek rumah yang
berlokasi di Jalan Tambas, Kelurahan Adi Darma Mulia, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten
Cirebon itu, Rabu (27/10/2021) malam.
"Dalam penggerebekan itu, kami berhasil mengamankan seorang calo berinisial S (52) asal Bogor
yang sudah ditetapkan sebagai tersangka serta sembilan orang korban CPMI," ungkap Benny
dalam konferensi pers di kantor UPT BP2MI Bandung, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung,
Jumat (29/10/2021) malam.
Lebih lanjut Benny mengatakan, berdasarkan penelusuran yang dilakukan, rumah yang dijadikan
tempat penampungan CPMI tersebut dikelola oleh PT Akarinka Utama Sejahtera yang izin
operasionalnya sudah dicabut oleh Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) sejak 14 Februari
2020.
"Selain meringkus tersangka, kami juga mengamankan sejumlah dokumen CPMI yang
rencananya akan diberangkatkan awal November 2021," katanya.
Adapun sembilan CPMI itu berasal dari berbagai daerah, di antaranya tujuh orang asal Cirebon,
satu orang asal Bandung, dan satu orang asal Majalengka.
"Jadi, setiap CPMI yang lolos medical check up dijanjikan diberikan uang fee sebesar Rp5 juta
per orang. Semua proses pemberangkatan dan kelengkapan berkas diurus oleh tersangka S dan
pembuatan paspor dilakukan di Wonosobo," beber Benny.
Benny menegaskan, pihaknya bakal terus memberantas praktik penempatan CPMI ilegal.
Terlebih, kata Benny, sebagai salah satu pemasok devisa terbesar, Pekerja Migran Indonesia
(PMI) harus mendapat perlakuan layak dan rasa hormat dari negara.
Benny juga mengatakan, negara tidak boleh bertekuk lutut dan kalah melawan praktik
penempatan CPMI ilegal. Negara, kata Benny, harus selalu hadir dalam setiap permasalahan
PMI, terutama dalam memberantas praktik penempatan CPMI ilegal.
"Mereka (pelaku penempatan CPMI ilegal) selama ini berpesta pora mengambil keuntungan
besar dari bisnis kotor ini, ini harus diberantas," tegasnya.
236
