Page 233 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 NOVEMBER 2021
P. 233
"Selain, pertumbuhan ekonomi ada indikator lainnya. Terkait dengan UMP, yakni inflasi dan
indikator sosial, meliputi rata rata anggota rumah tangga," paparnya.
Direktur Eksekutif APINDO Provinsi Bengkulu sekaligus Anggota Dewan pengupahan Provinsi
unsur Pengusaha, Adran Khalik menjelaskan ada beberapa pertimbangan untuk menentukan
penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Bengkulu tahun 2022. Pihaknya juga masih
menunggu hasil rilis BPS di triwulan ketiga ini.
"Rapat hari ini (kemarin, red) hanya mempertegas bahwa kita akan berjalan sesuai dengan PP
36 yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi tidak ada ruang, kami mewakili unsur Pengusaha
tidak ada ruang, juga kawan kawan pekerja tidak ada ruang. Untuk mendiskusikan dan mencapai
kesepakatan hasil. Tapi segala sesuatu sesuai dengan PP itu. Kita berharap semua bisa
menerima, karena seluruh Indonesia seperti ini," papar Adran.
(war).
232
