Page 256 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 NOVEMBER 2021
P. 256

Sri Bawon yang kini berusia 43 tahun bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia. Pihak
              KBRI berkata majikannya bukan orang sembarangan, melainkan penyandang gelar terhormat,
              tetapi kedutaan enggan mengungkap identitasnya.

              "SB melarikan diri dari karena haknya sebagai PRT tidak dipenuhi oleh majikan selama bertahun-
              tahun," ucap Hermono.

              Hermono menyampaikan bahwa dalam kurun waktu satu tahun sejak menjabat sebagai dubes
              di Kuala Lumpur, ia sering menjumpai kasus pelanggaran terhadap hak-hak PMI, khususnya
              terhadap PRT.

              Selain  kasus  gaji  tidak  dibayar  bertahun-tahun,  larangan  berkomunikasi  dan  kekerasan  fisik
              adalah kasus yang paling banyak dialami oleh PMI di sektor rumah tangga. Selama 2021 saja,
              KBRI Kuala Lumpur telah berhasil memperjuangkan gaji PMI sejumlah 1,3 juta ringgit dan Rp
              64.000.000 atau sekitar Rp 4,75 miliar.

              Dubes Hermono berkata siap untuk mengambil langkah tegas apabila perlindungan TKI masih
              tidak terjamin di Malaysia. Izin pengiriman tenaga kerja pun terancam dikaji ulang.

              "Kita meminta adanya jaminan perlindungan dan mekanisme penyelesaian kasus yang efektif
              terhadap  pelanggaran  seperti  ini.  Tanpa  adanya  jaminan  perlindungan  yang  memadai,
              pengiriman PMI sektor domestik ke Malaysia, saya kira perlu dikaji ulang", ujar Hermono.

              Terkait kasus Sri Bawon, piha KBRI Kuala Lumpur telah mencoba melakukan mediasi dengan
              majikan, namun pihak majikan tidak kooperatif. Pihak majikan meminta kasus ini diselesaikan
              melalui pejabat tenaga kerja. KBRI menolak opsi ini karena akan merugikan SB.

              Sesuai UU Kadaluarsa Malaysia (Akta Had Masa 1953), pembayaran tuntutan ganti rugi tidak
              boleh melebihi masa 6 tahun. Artinya kalau diselesaikan melalui Dinas Ketenagakerjaan Malaysia,
              SB hanya akan mendapatkan hak gajinya maksimal 6 tahun masa kerja, sementara sisanya tidak
              dapat  dibayarkan.  KBRI  memilih  penyelesaian  melalui  Peradilan  Perdata  dan  telah  menyewa
              pengacara untuk memperjuangkan hak-hak SB..




































                                                           255
   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261