Page 286 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 NOVEMBER 2021

"Melalui program MLT ini, tanpa adanya risiko dalam hubungan kerja dan tanpa penambahan
iuran, peserta dapat menikmati manfaat tambahan berupa kemudahan kepemilikan perumahan.
Bagi pemberi kerja dapat menjalankan usahanya dengan tenang dan nyaman," kata Dirjen Putri
di Jakarta, Jumat (29/10/2021).

Kegiatan Sosialisasi Permenaker No. 17 Tahun 2021 diikuti oleh 70 orang peserta (daring dan
luring) yang terdiri dari mediator hubungan industrial, perwakilan pekerja atau buruh dan
manajemen perusahaan, serta perwakilan bank Himbara dan Asbanda di Provinsi Banten.

Indah Anggoro Putri menjelaskan, MLT program JHT telah diberlakukan sejak tahun 2016
dengan diundangkannya Permenaker No. 35 Tahun 2016. Namun dalam pelaksanaannya,
penyaluran atau realisasi penyediaan perumahan pekerja melalui MLT, hingga saat ini masih
sangat rendah.

Hal ini kata Indah Anggoro Putri, disebabkan kurangnya minat perbankan dalam menyalurkan
MLT karena selisih margin bank yang sangat rendah sehingga bank lebih tertarik untuk
menyalurkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang menyasar pekerja atau
buruh dengan penghasilan rendah (MBR).

"Penyebab lainnya yakni, belum adanya pengaturan dasar perhitungan suku bunga deposito
penempatan (funding), persyaratan bagi pekerja yang akan mengambil MLT banyak tidak
memenuhi persyaratan sebagai debitur bank, serta kurangnya sosialisasi, " kata Indah.

Karenanya, lanjut Indah, kegiatan Sosialisasi Permenaker No. 17 Tahun 2021 ini bertujuan
menyebarluaskan informasi dan pemahaman mengenai MLT dalam program JHT yang
memberikan manfaat berupa pinjaman uang muka perumahan (PUMP), kredit perumahan
rakyat, dan pinjaman renovasi rumah (PRP) kepada peserta program JHT.

Dirjen Indah kembali mengingatkan MLT program JHT ini harus bisa memberikan manfaat yang
besar bagi peserta dan pemberi kerja, dalam memenuhi kebutuhan akan kepemilikan rumah
sendiri. (uka).

285