Page 288 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 NOVEMBER 2021
P. 288

ditetapkan. Meski begitu, ia berharap agar tidak ada kenaikan UMP pada 2022. Alasannya, saat
              ini pelaku usaha masih pandemi Covid-19.


              ASOSIASI PENGUSAHA DI DIY MINTA UPAH BURUH TAHUN DEPAN TIDAK NAIK

              Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DIY berharap tidak ada kenaikan upah minimun provinsi
              (UMP) pada 2022 mendatang. Alasannya kondisi bisnis tahun depan masih belum sepenuhnya
              pulih.
              Ketua  Apindo  DIY  Boentoro  mengatakan  saat  ini  penentuan  UMP  masih  dibahas  dan  belum
              ditetapkan. Meski begitu, ia berharap agar tidak ada kenaikan UMP pada 2022. Alasannya, saat
              ini pelaku usaha masih pandemi Covid-19.

              "Kondisi bisnis saat ini masih belum dapat berjalan secara normal dan belum mencapai BEP
              (break even point) setelah terpuruk," kata Boentoro di sela kegiatan Musyawarah Provinsi ke X
              Apindo DIY di Sahid Raya Babarsari, Jumat (29/10/2021).

              Untuk  mencapai  BEP,  kata  Komisaris  Utama  PT  MAK  ini,  maka  perusahaan  harus  ngirit
              pengeluaran  agar  bisnisnya  bisa  terus berjalan.  Jika pemerintah  tetap menaikkan  UMP  pada
              2022, dia khawatir ada perusahaan (apalagi di DIY didominasi UKM) yang tidak kuat mengikuti
              ketentuan tersebut. Padahal, lanjutnya, sebelum pandemi masih banyak pelaku usaha yang tidak
              mampu memenuhi ketentuan UMP.
              "Walaupun melanggar ketentuan UMP, bukan berarti pengusahanya yang tamak tetapi bisa jadi
              karena mereka memang belum bisa memenuhi aturan itu," katanya.

              Sebagai  solusinya,  Boentoro  berharap  antara  pengusaha  dan  pekerja  bisa  saling  memahami
              kondisi yang dihadapi saat ini. Jika keduanya bisa saling bersinergi, maka saat bisnis kembali
              berjalan normal UMP bisa kembali dinaikkan.

              "Kalau tidak saling memahami itu berat. Dalam bidang usaha, waktu turun sama dengan waktu
              naik.  Jika  Covid-19  muncul  sejak  Maret  2020  maka  naikknya  kira-kira  2023,  tapi  itu  bisa
              dipercepat dengan inovasi," kata Boentoro.

              Meski begitu, kata Boentoro, Apindo akan tetap mematuhi keputusan pemerintah jika UMP tetap
              dinaikkan.  Ia  pun  mendorong  agar  pelaku  usaha  yang  mampu  bertahan  di  tengah  pandemi
              Covid-19 mau berbagi tips dengan pengusaha lainnya yang tengah terpuruk.

              "Tidak semua perusahaan mampu bertahan menghadapi pandemi. Ada yang mampu bertahan
              bahkan omzetnya naik dan banyak juga yang tidak bisa bertahan. Ini yang harus dipahami,"
              katanya.

              Pada  Musprov  tersebut,  Boentoro  kembali  terpilih  menjadi  Ketua  Apindo  DIY  untuk  ketiga
              kalinya.  Kegiatan  tersebut  juga  dihadiri  Ketua  Umum  Apindo  Hariyadi  Sukamdani.  Menurut
              Hariyadi, penetapan UMP 2022 akan mengacu pada kondisi perekonomian makro tahun berjalan.

              Dasar  perhitungan  UMP  2022  itu  berasal  dari  rumusan  yang  telah  ditetapkan  dalam  PP
              No.36/2021 tentang Pengupahan sebagai turunan UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja.

              "Formulanya sudah ada, itu yang menjadi acuan penerapan UMP," kata Hariyadi.

              Ia berharap, Apindo mampu berperan aktif dalam membangun perekonomian. Pengusaha yang
              tergabung  dalam  Apindo  juga  didorong  agar  lebih  produktif  dan  berdaya  saing.  Kondisi  ini
              membutuhkan dukungan semua pihak, baik pelaku usaha, pekerja dan pemerintah.

                                                           287
   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293