Page 293 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 NOVEMBER 2021

Dubes RI untuk Malaysia, Hermono, menunjukkan kegeramannya setelah mengetahui ada
pekerja migran Indonesia yang dituntut RM500 karena meminta perlindungan ke KBRI
sementara majikannya tidak membayar gaji selama 12 tahun.

"Ini di luar nalar manusia beradab. SB melarikan diri karena haknya sebagai ART tidak dipenuhi
oleh majikan selama bertahun-tahun," ujar Hermono.

KBRI Kuala Lumpur telah mencoba melakukan mediasi namun ditolak oleh majikan yang
meminta kasus ini diselesaikan melalui pejabat tenaga kerja. KBRI menolak permintaan itu
karena dinilai akan merugikan SB.

Sesuai UU Kadaluarsa Malaysia (Akta Had Masa 1953), pembayaran tuntutan ganti rugi tidak
boleh melebihi masa enam tahun. Artinya, kalau diselesaikan melalui Dinas Ketenagakerjaan
Malaysia, SB hanya akan mendapatkan hak gajinya maksimal enam tahun masa kerja, sementara
sisanya tidak dapat dibayarkan.

KBRI memilih penyelesaian melalui pengadilan perdata dan telah menyewa pengacara untuk
memperjuangkan hak-hak SB. Hermono mengatakan dalam kurun waktu satu tahun sejak
menjabat sebagai duta besar di Kuala Lumpur, dia banyak menjumpai kasus pelanggaran
terhadap hak-hak pekerja asal Indonesia, khususnya yang bekerja sebagai ART.

Selain kasus gaji tidak dibayar bertahun-tahun, larangan berkomunikasi dan kekerasan fisik
adalah kasus yang paling banyak dialami oleh pekerja migran Indonesia di sektor rumah tangga.
Selama tahun ini saja, KBRI Kuala Lumpur berhasil memperjuangkan gaji pekerja Indonesia
senilai Rp4,75 miliar.

Hermono mengharapkan Nota Kesepahaman tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja
Sektor Domestik yang telah dinegosiasikan pemerintah Indonesia dan Malaysia sejak 2016 dapat
segera diselesaikan.

"Kami meminta adanya jaminan perlindungan dan mekanisme penyelesaian kasus yang efektif
terhadap pelanggaran seperti ini. Tanpa adanya jaminan perlindungan yang memadai,
pengiriman Pekerja Migran Indonesia sektor domestik ke Malaysia, saya kira perlu dikaji ulang,"
kata Hermono.

292