Page 291 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 NOVEMBER 2021

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI
Jamsos), Kemenaker, Indah Anggoro Putri mengatakan, rendahnya realisasi tersebut disebabkan
kurangnya minat perbankan dalam menyalurkan MLT.

Menurut Indah, bank tak berminat menyalurkan MLT karena selisih margin yang sangat rendah
sehingga bank lebih tertarik untuk menyalurkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
(FLPP) yang menyasar kepada pekerja atau buruh dengan penghasilan rendah (MBR).

"Penyebab lainnya yakni belum adanya pengaturan dasar perhitungan suku bunga deposito
penempatan (funding), persyaratan bagi pekerja yang akan mengambil MLT banyak tidak
memenuhi persyaratan sebagai debitur bank, serta kurangnya sosialisasi, " kata Indah melalui
keterangan tertulis, Jumat (29/10/2021).

Oleh karena itu, Kemenaker melakukan kegiatan Sosialisasi Permenaker Nomor 17 Tahun 2021
yang bertujuan untuk menyebarluaskan informasi dan pemahaman mengenai MLT.

Program yang masuk dalam JHT tersebut memberikan manfaat berupa pinjaman uang muka
perumahan (PUMP), Kredit Perumahan Rakyat (KPR), dan pinjaman renovasi rumah (PRP)
kepada peserta program JHT.

"Melalui program MLT ini, tanpa adanya risiko dalam hubungan kerja dan tanpa penambahan
iuran, peserta dapat menikmati manfaat tambahan berupa kemudahan kepemilikan perumahan.
Bagi pemberi kerja dapat menjalankan usahanya dengan tenang dan nyaman," katanya.

Sebelumnya, BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama
(PKS) dengan PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk dalam rangka pemberian manfaat layanan
tambahan berupa fasilitas pembiayaan perumahan bagi peserta program JHT BPJS
Ketenagakerjaan.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengatakan, pihaknya menyambut
baik dan mengapresiasi hal yang disepakati kedua belah pihak tersebut. Lebih lanjut kata dia,
manfaat layanan tambahan juga bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan
tenaga kerja serta mendukung program pemerintah dalam penyediaan perumahan.

Untuk memperoleh manfaat layanan fasilitas pembiayaan perumahan tersebut, ada syarat yang
harus dipenuhi: Sedangkan bagi pengembang (developer), untuk memperoleh kredit konstruksi
harus sudah terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, tertib administrasi dan aktif
membayar iuran. Selain itu harus juga memenuhi syarat yang ada di perbankan.

290