Page 348 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 NOVEMBER 2021
P. 348
Hal itu karena berdasarkan survei kebutuhan hidup layak (KHL) selama pan-demi mengalami
peningkatan, baik untuk pembelian masker, vitamin, maupun handsanitizer. Menyikapi hal itu
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia angkat bicara. Wakil Ketua Umum Bidang
Pengembangan Otonomi Daerah Kadin Sarman Simanjorang mengatakan, soal tuntutan
kenaikan UMP tahun depan turut menjadi perhatian pelaku usaha di tengah pemulihan ekonomi
nasional.
Namun demikian, ia berharap para serikat pekerja tidak menuntut secara berlebihan atau di luar
kemampuan dunia usaha. "Serikat pekerja atau buruh jangan sampai menuntut berlebihan di
luar kemampuan dunia usaha. Dalam kondisi seperti ini saling pengertian sangat dibutuhkan,
jangan sampai pelaku usaha tertekan akibat permintaan kenaikan UMP yang berlebihan,"
ujarnya, Kamis (28/10/2021). Selain im, pihaknya juga mengingatkan bahwa formulasi
penetapan UMP/UMR sudah diaftir dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan sebagai turunan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja.
Oleh karena itu, selama tuntutan kenaikan UMP/ UMR didasarkan dengan aturan tersebut
tentunya para pengusaha akan bersedia untuk mengupayakannya. "oeAdanya isu yang
menyatakan UMP akan ada kenaikan dari tahun lalu sejauh rumusnya dan dasarnya jelas sesuai
PP Nomor 36 tahun 2021, pengusaha akan dapat menyesuaikan sesuai kemampuan,"
ungkapnya. Tuntutan buruh Jateng UMP 2022 naik 10 persen Terpisah, serikat pekerja atau
buruh di Jawa Tengah berharap pemerintah tidak menggunakan aturan baku dalam penetapan
UMP/ UMR 2022. "oeKalau mengacu pada aturan baku itu, kenaikan UMP akan ditentukan
berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Kalau seperti itu, jelas kita tidak akan mengalami
kenaikan yang signifikan. Apalagi, pertumbuhan ekonomi kan mengalami kontraksi. Kalau pun
naik, prediksi kami sekitar 1-2 persen.
Itu enggak sesuai bagi buruh memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari," terang Ketua Konfederasi
Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jateng, Aulia Hakim. Oleh karena itu, dalam penetapan upah
tahun depan tersebut mereka berharap survei KHL yang dijadikan acuan. Alasannya, karena
selama pandemi berlangsung kebutuhan para buruh meningkat, seperti harus beli masker,
vitamin, handsanitizer dan lainnya, "oeltu harapan kami (UMP naik 10 persen]. Kenaikan 10
persen sesuai dengan survei KHL yang telah kita lakukan, sesuai dengan kebutuhan para buruh,
terutama selama masa pandemi ini. Pada masa pandemi ini kan kebutuhan buruh juga
mengalami kenaikan, harus beli masker, handsanitizer, dan juga vitamin. Makanya, kami
berharap pemerintah memenuhi tuntutan kami," harapnya, (net/beb)
347