Page 352 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 NOVEMBER 2021
P. 352
"Tuntutan buruh yang disampaikan saya kira tidak sesuai regulasi. Itu berdasarkan survei pasar
sendiri yang seyogyanya nggak bisa jadi acuan. Di regulasi sudah jelas perhitungan upah
minimum 2022 mengacu pada data BPS," kata Wakil Ketua Umum Kadin bidang Ketenagakerjaan
Adi Mahfudz kepada Jumat (29/10/21).
"Kita sudah rapat 21-22 Oktober dengan Dewan Pengupahan Nasional dan LKS Tripnas. Kami
rekomendasi beberapa hal, kami minta kelengkapan data dari BPS dulu sebagai basic untuk
menetapkan ketentuan upah minimum 2022.
"Itu target paling telat 5 November dan kita wanti-wanti sebelum 10 November Kemnaker sudah
bisa merilis data yang dimaksud agar nggak membingungkan semua pihak dan bisa dijadikan
satu acuan tersebut," ujar Adi.
Ada kemungkinan penetapan UMP di tahun ini bakal mundur dari jadwal biasanya. Di tahun lalu
dan tahun-tahun sebelumnya, penetapan UMP dilakukan pada 1 November, namun tahun ini
nampaknya bakal mundur.
"Kami pengusaha, pekerja dan Depenas mewanti-wanti jangan sampai terkesan dadakan. Semua
bergantung pada pemerintah," sebutnya.
Sebelumnya, buruh meminta adanya kenaikan upah sebesar 10% berdasarkan hasil survey.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut kenaikan itu demi
menjaga daya beli buruh serta masyarakat.
"Kenaikan UMK 2022 antara 7-10 persen sesuai dengan hasil survey kebutuhan hidup layak yang
dilakukan KSPI. Dengan kata lain, kenaikan upah ini menjadi penting untuk menjaga daya beli
agar buruh bisa memenuhi kebutuhannya secara layak," tegasnya.
351
