Page 351 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 NOVEMBER 2021
P. 351
Judul Panas Lagi, Upah Minimum 2022 Buruh-Pengusaha Tak Akur!
Nama Media cnbcindonesia.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.cnbcindonesia.com/news/20211029135528-4-
287542/panas-lagi-upah-minimum-2022-buruh-pengusaha-tak-akur
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-10-29 14:15:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Umum Kadin bidang Ketenagakerjaan) Tuntutan buruh
yang disampaikan saya kira tidak sesuai regulasi. Itu berdasarkan survei pasar sendiri yang
seyogyanya nggak bisa jadi acuan. Di regulasi sudah jelas perhitungan upah minimum 2022
mengacu pada data BPS
neutral - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Umum Kadin bidang Ketenagakerjaan) Kita sudah rapat 21-
22 Oktober dengan Dewan Pengupahan Nasional dan LKS Tripnas. Kami rekomendasi beberapa
hal, kami minta kelengkapan data dari BPS dulu sebagai basic untuk menetapkan ketentuan
upah minimum 2022
neutral - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Umum Kadin bidang Ketenagakerjaan) Itu target paling telat
5 November dan kita wanti-wanti sebelum 10 November Kemnaker sudah bisa merilis data yang
dimaksud agar nggak membingungkan semua pihak dan bisa dijadikan satu acuan tersebut,
neutral - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Umum Kadin bidang Ketenagakerjaan) Kami pengusaha,
pekerja dan Depenas mewanti-wanti jangan sampai terkesan dadakan. Semua bergantung pada
pemerintah
Ringkasan
Perdebatan upah minimum masih terus bergulir saat ini. Kalangan buruh meminta adanya
kenaikan upah sebesar 10% berdasarkan survei kehidupan layak yang dilakukan buruh. Di sisi
lain, kalangan pengusaha menilai acuan itu seharusnya resmi dari Pemerintah.
PANAS LAGI, UPAH MINIMUM 2022 BURUH-PENGUSAHA TAK AKUR!
Jakarta, - Perdebatan upah minimum masih terus bergulir saat ini. Kalangan buruh meminta
adanya kenaikan upah sebesar 10% berdasarkan survei kehidupan layak yang dilakukan buruh.
Di sisi lain, kalangan pengusaha menilai acuan itu seharusnya resmi dari Pemerintah.
350
