Page 381 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 NOVEMBER 2021

"Pertumbuhan ekonomi masih menunggu rilis BPS setelah 5 November baru akan ada rilis BPS
terkait pertumbuhan ekonomi." jelas Aria.
Jika data kondisi perekonomian telah dirilis. Disnakertrans DIY akan segera melakukan
pembahasan dengan Dewan Pengupahan Daerah terkait penetapan UMP.

Aria menambahkan, berhubung dalam perumusan penetapan UMP menggunakan PP 36 Tahun
2021. maka pada tahun ini tidak ada survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) selama 9 bulan.
"Memang dari Bappeda DIY ada kenaikan ekonomi sektor jasa. Tapi itu years on years. Kalau
triwulan kedua yang 11 persen itu. years on years trwiluan kedua 2021 dibandingkan years to
years triwulan kedua 2020 dan pada saat triwulan kedua ekonomi terouruk," terang dia.

Pada intinya, lanjut Aria pada triwulan kedua years to years kemarin berdasarkan data Bappeda
DIY sebesar 11 persen. Hal itu belum menjadi kesimpulan, sebab saat ini semua pihak masih
menunggu data terbaru dari BPS pusat yang direncanakan akan dikeluarkan pada 5 November
2021.
Dan setelah itu. akan berlanjut pada pembahasan penentuan UMP dan UMK Kabupaten/Kota
2022. "Intinya kenaikan years to years 11 persen. Tetapi kalau perhitungan BPS nantinya baru
setelah 5 november kami tunggu saatnya saja." tegasnya.

Aria belum memprediksikan apakah DIY akan kembali mengalami kenaikan UMP. pihaknya
berharap ada kabar baik untuk semua kalangan. "Prinsipnya kami baru bisa melakukan
perhitungan bila sudah mendapat data dari BPS. Angkanya keluar tanggal 5. Setelah tanggal 5.
ya. yang jelas kami dibatasi akhir November untuk penerapan UMP 2022. dan menurut PP 36
UMK itu akhir November." ungkapnya, (tro/hda)

380