Page 380 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 NOVEMBER 2021

Ringkasan

Pemerintah pusat memberi sinyal bakal ada kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 karena
perekonomian negara terus membaik. Hal ini berbeda dengan kondisi 2021. di mana pemerintah
memutuskan tak menaikkan UMP karena pandemi melanda. Sekretaris Daerah (Sekda) DIY.
Kadarmanta Baskara Aji menjelaskan, walaupun saat ini belum memasuki masa penetapan UMP.
namun pihaknya sudah menerima formula penghitungan UMP. Hal itu tertuang dalam Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021. Dalam aturan tersebut, penentuan upah minimum
ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di suatu daerah.

MENANTI KENAIKAN UPAH

Pemerintah pusat memberi sinyal bakal ada kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 karena
perekonomian negara terus membaik. Hal ini berbeda dengan kondisi 2021. di mana pemerintah
memutuskan tak menaikkan UMP karena pandemi melanda.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY. Kadarmanta Baskara Aji menjelaskan, walaupun saat ini belum
memasuki masa penetapan UMP. namun pihaknya sudah menerima formula penghitungan UMP.
Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021. Dalam aturan tersebut,
penentuan upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di
suatu daerah.

Adapun variabel yang dipakai dalam formula upah minimum di antaranya meliputi angka inflasi
dan pertumbuhan ekonomi. "Cara menentukan upah minimal itu dengan variabelnya. bisa dipilih
salah satu yang lebih besar antara pertumbuhan ekonomi dan inflasi." jelas Aji. Kamis (28/10).

Dia mengungkapkan, di triwulan III tahun 2021 ini. ekonomi DIY tumbuh positif sebesar 11.81
persen. Hasil itu cukup memuaskan. padahal kala itu DIY tengah menghadapi ledakan kasus
Corona. Adapun untuk angka inflasi hingga saat ini masih tergolong rendah.

Jika kondisi itu bertahan di triwulan keempat, tak menutup kemungkinan bahwa UMP DIY akan
mengalami peningkatan.

"Kalau kita lihat kondisi sekarang angka inflasi jauh lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi
kita. Kalau itu angka variabelnya begitu tentu ada peningkatan (UMP)." tambah Aji.

Hingga saat ini. besaran kenaikan UMP DIY belum bisa ditentukan. Sebab Pemda DIY belum
melaksanakan pertemuan tripartit antara pemerintah, pihak pengusaha, maupun pihak pekerja
untuk membahas hal tersebut. Pertemuan itu bakal dilaksanakan sebelum bulan November
mendatang.

Sedangkan upah minimum provinsi nantinya bakal ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan
diumumkan paling lambat setiap tanggal 21 November. "Pertemuan tripartit belum, ya. itu kan
Disna* ker DIY nanti akan laporan ke saya." jelasnya.

Tunggu data

Sementara itu. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY masih menunggu data
kondisi perekonomian DIY untuk menetapkan besaran UMP 2022 mendatang. Kepala
Disnakertrans DIY. Aria Nugrahadi menuturkan. penentuan kenaikan upah mengacu pada
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Dalam PP tersebut, diatur bahwa salah satu formulasi penetapan UMP adalah inflasi atau
pertumbuhan ekonomi yang nantinya akan dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) DIY.

379