Page 384 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 NOVEMBER 2021
P. 384
“Jangan sampai yang menjadi pertimbangan pemerintah hanya masukan dari kalangan
pengusaha. Hal itu sangat tidak fair,” tutur Netty dalam pernyataan tertulis kepada
Parlementaria, Kamis (28/10/2021).
Meskipun regulasi penentuan upah minimum sudah diubah dengan menggunakan PP 36 Tahun
2021 yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja, dirinya ingin pemerintah menemukan jalan
tengah di antara tuntutan buruh, kepentingan perusahaan, dan pengusaha.
Adanya jalan tengah ini akan menjadi krusial agar roda ekonomi Indonesia tetap berputar,
mengingat daya beli masyarakat dipengaruhi oleh kenaikan upah.
“Harus ada jalan tengah antara tuntutan buruh, kepentingan pengusaha/perusahaan serta
kondisi ekonomi di masa Covid-19. Selain itu, kenaikan upah ini juga penting untuk menjaga
daya beli masyarakat.” tandas Anggota Fraksi PKS DPR RI itu.
Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indoensia (KSPI) menuntut pemerintah untuk
menaikan UMK dan UMP Tahun 2022 sebesar tujuh hingga sepuluh persen. Kenaikan upah ini
ditentukan berdasarkan hasil survei harga terhadap 60 item di 24 provinsi yang ada di Indonesia
yang masuk dalam KHL.
Selain harga kebutuhan pokok, di antara item KHL yang mengalami kenaikan siginifikan adalah
harga transportasi, yang mana para buruh lebih banyak mengandalkan ojek online selama
pandemi Covid-19 untuk bekerja.
Di sisi lain, hingga saat ini Dewan Pegupahan Nasional (Dapenas) masih menantikan perhitungan
kenaikan upah minimum tahun 2022 dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Sebagai gambaran, berdasarkan perkiraan Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indoensia
tahun 2021 berada pada 3.5 persen hingga 4.3 persen dengan inflansi tahunan sampai
September 2021 berada pada 1.6 persen. (rls)
383
