Page 60 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 NOVEMBER 2021

Ringkasan

Seluruh elemen buruh diminta bisa menahan diri dan tidak menuntut kenaikkan Upah Minimum
Provinsi (UMP) yang nilainya diluar batas realita. Apalagi saat ini, kondisi perekonomian masih
belum bangkit dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19. Permintaan itu diungkapkan Ketua
Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang.
Sebagaimana diketahui, dalam waktu dekat Dewan Pengupahan Provinsi dan Kabupaten/Kota
akan melakukan sidang untuk menetapkan besaran kenaikan UMP/UMK tahun 2022 yang akan
diajukan kepada Gubernur/Bupati untuk ditetapkan.

TUNTUT KENAIKKAN UMP 2022 HINGGA 10 PERSEN, PENGUSAHA MINTA BURUH
REALISTIS

Seluruh elemen buruh diminta bisa menahan diri dan tidak menuntut kenaikkan Upah Minimum
Provinsi (UMP) yang nilainya diluar batas realita. Apalagi saat ini, kondisi perekonomian masih
belum bangkit dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19.

Permintaan itu diungkapkan Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI)
DKI Jakarta, Sarman Simanjorang. Sebagaimana diketahui, dalam waktu dekat Dewan
Pengupahan Provinsi dan Kabupaten/Kota akan melakukan sidang untuk menetapkan besaran
kenaikan UMP/UMK tahun 2022 yang akan diajukan kepada Gubernur/Bupati untuk ditetapkan.

Formula baru penetapan UMP sendiri diatur dalam PP No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
yang merupakan pengganti dari PP No.78 tahun 2015. Format baru yang diatur dalam PP No.36
tahun 20021 lebih akurat dan moderat karena memakai pendekatan beberapa variabel seperti
jumlah rata-rata perkapita rumah tangga.

Rata-rata jumlah anggota rumah tangga yang sudah bekerja dan jumlah rata-rata anggota
rumah tangga. Kemudian pertumbuhan ekonomi dan inflasi masing masing daerah akan dilihat
mana yang lebih tinggi serta adanya batas atas dan atas bawah sebagai dasar untuk menetapkan
UMP 2022.

"Permintaan teman-teman KSPI (Konsolidasi Serikat Pekerja Indonesia) kenaikan UMP 2022
sebesar 7 hingga 10 persen rumus dan dasarnya dari mana? Melihat situasi dan kondisi ekonomi
kita yang baru mulai merangkak, ekonomi kita baru mulai terangkat ketika Pemerintah
menurunkan PPKM ke level 2 yang memungkinkan Pemerintah memperluas kelonggaran dimana
berbagai sektor usaha yang sudah hampir 1.5 tahun tutup dapat buka kembali. Tidak ada yang
bisa menjamin bahwa ekonomi kita akan pulih dan semakin membaik ke depan,semuanya akan
kembali pada sejauh mana kita bersama sama dapat mengendalikan penyebaran Covid 19
seperti saat ini," ungkap Sarman kepada awak media, Minggu (31/10).

Dalam kondisi ketidakpastian ini, kata Sarman, sangat tidak elok jika teman-teman serikat
buruh/pekerja meminta kenaikan UMP secara berlebihan. "Pengusaha saat ini sedang memutar
otak bagaimana agar tetap mampu bertahan sampai ekonomi kita dapat normal kembali dan
teman-teman harus mengerti akan tekanan berat yang dihadapi dunia usaha saat ini,"
ungkapnya.

Sarman mengungkapkan, saat ini Dewan Pengupahan sedang menunggu data-data dari BPS
yang akan dijadikan variabel untuk menghitung besaran UMP tahun 2022. Ia pun mengajak
seluruh pihak untuk menghormati proses dan format baru tersebut.

"Berapa besaran yang diputuskan itulah yang harus kita terima dan taati karena sudah diatur
dalam Peraturan Pemerintah dan sudah mempertimbangkan berbagai aspek.Yang jelas bahwa

59