Page 125 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JULI 2020
P. 125
Judul Buruh akan Gelar Aksi Tolak Omnibus Law 14 Agustus
Nama Media republika.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qe8aja428/buruh-akan-gelar-aksi-tolak-
omnibus-law-14-agustus
Jurnalis Febrianto Adi Saputro
Tanggal 2020-07-29 18:28:22
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dijadwalkan akan menggelar aksi unjuk rasa
penolakan terhadap pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja di sekitaran Kompleks Parlemen,
Senayan, Rabu (29/7) siang ini. Presiden KSPI Said Iqbal menyesalkan, sikap DPR RI melalui
Panja (Panitia Kerja) yang terus membahas RUU Cipta Kerja meskipun DPR sedang reses.
BURUH AKAN GELAR AKSI TOLAK OMNIBUS LAW 14 AGUSTUS
JAKARTA -- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berencana menggelar aksi besar-
besaran menolak omnibus law RUU Cipta Kerja pada 14 Agustus 2020. Presiden KSPI Said
Iqbal mengatakan jumlah massa aksi bakal mencapai puluhan ribu orang yang berasal dari Jawa
Barat, Banten, DKI, serta beberapa daerah di Jawa dan Sumatra.
"Aksi 14 Agustus nanti juga akan dilakukan serempak di 20 provinsi dan 200 kab/kota, dengan
tuntutan tolak omnibus law dan stop PHK massal dampak Covid-19," kata Said dalam
keterangan persnya kepada Republika, Rabu (29/7).
Said mengatakan, sebelum aksi 14 Agustus 2020, buruh juga akan rutin menggelar aksi tiap
pekan. Aksi tiap pekan tersebut diawali mulai hari ini di mana para buruh yang tergabung
dalam KSPI menyambangi Gedung DPR dan Kantor Kementerian Koordinator Pereknomian.
"Aksi ini merupakan reaksi terhadap sikap keras kepala dan tidak pedulinya DPR RI, khususnya
Panja Baleg Pembahasan RUU Cipta Kerja dan Kemenko yang ngotot omnibus law tetap dibahas
di saat pandemi Corona. Padahal sudah ribuan buruh yang terpapar covid 19 dan di antaranya
meninggal dunia," ujar Said.
Apabila DPR dan pemerintah tetap melanjutkan pembahasan omnibus law, ia memastikan,
gelombang massa aksi akan semakin membesar dan terus-menerus. Menurutnya permasalahan
mendasar dari omnibus law adalah menghapus upah minimum, yaitu UMK dan UMSK serta
memberlakukan upah perjam dibawah upah minimum.
124
