Page 128 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JULI 2020

( ) Wihana menjelaskan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang ada saat ini sebagai upaya
pemerintah untuk memulai lebih awal, sebelum kondisi normal guna menarik perhatian
investasi-investasi baru. Menurutnya permasalahan pelik soal investasi yang dihadapi Indonesia
seperti regulasi yang tumpang tindih serta birokrasi yang menyebabkan bottleneck investasi
perlu diselesaikan segera.

"Meski awalnya ini dirancang ideal untuk masa sebelum pandemi untuk mendorong aggregat
demand, tapi bukan berarti kita bisa bersantai,"papar staf khusus Kementerian Perhubungan
ini. Untuk itu harus ada pemikiran bagaimana bisa bersaing dengan negara-negara tetangga
sementara peringkat kemudahan berbisnis masih tertinggal.

Wihana juga menyoroti istilah investasi tidak bisa dilihat hanya sebagai investasi asing saja.
Menurutnya, RUU Cipta Kerja juga memiliki semangat untuk mendorong investasi lokal yang
basisnya ekonomi masyarakat. "Justru dalam regulasi ini, ada batasan-batasan. Policy dan rule
of the game-nya coba diselaraskan agar investasi lokal juga terdorong dan terakselerasi,"
terangnya.

Hal yang sama diungkapkan ekonom dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ahmad
Maruf. Menurutnya, semangat RUU Omnibus Law Cipta Kerja justru bisa mengakselerasi dan
menstimulus ekonomi rakyat. "Tidak hanya pro investor besar, RUU Cipta Kerja ini juga sangat
pro investor lokal yang skalanya ekonomi rakyat. Regulasi dibabat untuk melihat kepentingan
di lapangan langsung," kata Maruf.

Mengurus perizinan saat ini, menurut Maruf, harus diakui sangat sulit. Persyaratan-persyaratan
memulai usaha juga seringkali tidak sesuai dengan skala usaha yang ada. "UMKM kita saat ini
tidak mudah untuk bisa memulai kembali. Dengan regulasi yang ada saat ini, UMKM harus
membuat UPKL atau bahkan AMDAL, ya pastinya tidak mampu. Justru RUU Cipta Kerja ini
mengedepankan peranan negara untuk masyarakat," jelasnya. (don).

127