Page 138 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JULI 2020
P. 138
sebagaimana diutarakan Ekonom Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ahmad Ma'ruf
yang menilai RUU ini pro terhadap kepentingan UMKM.
Berbicara dalam diskusi virtual 'Solusi Membangkitkan Ekonomi di Tengah Pandemi' yang
diselenggarakan Joglosemar Institute, siang tadi, pria yang juga Dosen Ilmu Ekonomi di Fakultas
Ekonomi dan Bisnis UMY ini memaparkan banyak UMKM di DIY dan Jateng yang tidak mampu
membayar upah di atas Upah Minimum Regional (UMR). Menurutnya, dengan RUU ini, UMKM
akan bisa bertahan meski tidak bisa membayar upah di atas UMR.
RUU CIPTA KERJA JADI SINAR TERANG PELAKU UMKM
YOGYAKARTA - Banyak para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat
berharap RUU Cipta Kerja yang saat ini masih jadi prokontra di masyarakat untuk disahkan
menjadi UU. Hal ini sebagaimana diutarakan Ekonom Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
(UMY) Ahmad Ma'ruf yang menilai RUU ini pro terhadap kepentingan UMKM.
Berbicara dalam diskusi virtual 'Solusi Membangkitkan Ekonomi di Tengah Pandemi' yang
diselenggarakan Joglosemar Institute, siang tadi, pria yang juga Dosen Ilmu Ekonomi di Fakultas
Ekonomi dan Bisnis UMY ini memaparkan banyak UMKM di DIY dan Jateng yang tidak mampu
membayar upah di atas Upah Minimum Regional (UMR). Menurutnya, dengan RUU ini, UMKM
akan bisa bertahan meski tidak bisa membayar upah di atas UMR.
"UMKM bisa diizinkan dan dimaklumi tapi bukan berarti aji mumpung tidak, ada regulasi
turunannya. Tapi paling tidak bahwa ketika UMKM ini terpaksa tidak bisa membayar gaji upah
karyawannya di bawah UMR itu statusnya tidak sebagai penjahat ekonomi tapi karena
keterpaksaan. Nah hal-hal seperti ini bisa didiskusikan," papar Ma'ruf, Rabu (29/7).
Dia juga mengatakan jika disahkan RUU Cipta Kerja bisa menstimulus dan membantu UMKM
dalam menjalankan perekonomian masyarakat. "Kalau me- review dari RUU Cipta Kerja, saya
melihat pro UMKM. Tampak sekali dari banyak pasal saya sudah petakan banyak pro UMKM.
Saya yakin jika ini bisa terakselerasi dengan baik bisa menstimulus untuk kebangkitan ekonomi
rakyat," tuturnya.
Dia menambahkan, RUU Cipta Kerja relevan dengan ekonomi lokal masyarakat. Contohnya,
dalam RUU ini pemerintah diharuskan melakukan penyedehanaan administrasi perizinan.
"Selama ini UMKM itu momoknya adalah administrasi perizinan seperti pajak dan izin lingkungan.
Pemerintah terhadap UMKM itu akan menyedederhanakan. Pajak itu bagian dari kebutuhan
bersama. Ada pemangkasan administrasi pajak . UMKM misal pengusaha tahu kalau disuruh
bikin IPAL berat sekali tidak ekomomis. Maka pemerintah di RUU Cipta Kerja itu wajib
memfasilitasi penyediaan instalasi pengelolaan limbah. Bahkan sampai kalau UKL, UPL, dan
AMDAL itu akan menjadi tanggung jawab pemerintah. Ini kan sangat potensial. Sehingga UMKM
jadi tidak kena high cost ekonomi. Karena ada efisiensi," terang dia.
Pembicara lainnya, Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM)
Prof. Wihana Kirana Jaya menilai Omnibus Law RUU Cipta Kerja merupakan salah satu
paradigma baru dalam menghadapi kemungkinan krisis ekonomi di masa pandemi Covid-19.
"Harus diakui kita perlu mencari paradigma baru di masa pandemi ini. Pemikirannya tidak bisa
seperti di masa normal, harus di masa krisis. Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang ada saat ini
upaya pemerintah untuk memulai lebih awal, sebelum kondisi normal kita harus menarik
perhatian dan investasi-investasi baru," sambungnya..
137
