Page 157 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JULI 2020

"Aksi ini merupakan reaksi terhadap sikap keras kepala dan tidak pedulinya DPR RI, khususnya
Panja Baleg Pembahasan RUU Cipta Kerja dan Kemenko (Perekonomian) yang ngotot omnibus
law tetap dibahas di saat pandemi corona. Padahal sudah ribuan buruh yang terpapar Covid-
19 dan di antaranya meninggal dunia," katanya melalui keterangan tertulis, Rabu.

Menurut dia, aksi serupa ini akan dilakukan setiap pekan di depan Gedung Parlemen dan Kantor
Kemenko Perekonomoian dengan harapan Panja Baleg menghentikan pembahasan omnibus
law.
Selain aksi tiap pekan, KSPI juga akan melakukan aksi di 20 provinsi secara bergelombang
secara terus-menerus untuk menyuarakan isu yang sama. Tak hanya itu, puluhan ribu buruh
akan melakukan aksi besar-besaran skala Nasional pada 14 Agustus 2020 di DPR RI bersamaan
dengan pembukaan Sidang Paripurna.
"Aksi 14 Agustus nanti juga akan dilakukan serempak di 20 provinsi dan 200 kabupaten/kota,
dengan tuntutan tolak omnibus law dan stop PHK massal dampak Covid-19," katanya.

Said Iqbal menyebutkan, permasalahan mendasar dari omnibus law klaster ketenagakerjaan
yang merugikan buruh dan rakyat kecil adalah menghapus upah minimum, yaitu UMK dan
UMSK serta memberlakukan upah per jam di bawah upah minimum.

Kemudian mengurangi nilai pesangon dengan menghilangkan uang penggantian hak dan
mengurangi uang penghargaan masa kerja.

Selain itu, penggunaan buruh outsorcing dan buruh kontrak seumur hidup untuk semua jenis
pekerjaan, waktu kerja yang eksploitatif dan menghapus beberapa jenis hak cuti buruh serta
menghapus hak upah saat cuti.

KSPI juga menolak mengenai kemudahan tenaga kerja asing (TKA) buruh kasar masuk ke
Indonesia tanpa izin tertulis menteri.

156