Page 162 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JULI 2020
P. 162
Judul Tolak Omnibus Law, Buruh Ancam Demo Tiap Pekan
Nama Media kompas.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2020/07/29/161625526/tolak-
omnibus-law-buruh-ancam-demo-tiap-pekan
Jurnalis Ade Miranti Karunia
Tanggal 2020-07-29 16:16:25
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dijadwalkan akan menggelar aksi unjuk rasa
penolakan terhadap pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja di sekitaran Kompleks Parlemen,
Senayan, Rabu (29/7) siang ini. Presiden KSPI Said Iqbal menyesalkan, sikap DPR RI melalui
Panja (Panitia Kerja) yang terus membahas RUU Cipta Kerja meskipun DPR sedang reses.
TOLAK OMNIBUS LAW, BURUH ANCAM DEMO TIAP PEKAN
JAKARTA, - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, aksi
unjuk rasa di Gedung DPR RI serta Kantor Kemenko Bidang Perekonomian hari ini (29/7/2020),
menyuarakan dua tuntutan.
Pertama, menolak omnibus law . Dan yang kedua, meminta agar perusahaan atau industri
stop melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal akibat dampak virus corona (Covid-
19).
"Aksi ini merupakan reaksi terhadap sikap keras kepala dan tidak pedulinya DPR RI, khususnya
Panja Baleg Pembahasan RUU Cipta Kerja dan Kemenko (Perekonomian) yang ngotot omnibus
law tetap dibahas di saat pandemi corona. Padahal sudah ribuan buruh yang terpapar Covid-
19 dan di antaranya meninggal dunia," katanya melalui keterangan tertulis, Rabu.
Menurut dia, aksi serupa ini akan dilakukan setiap pekan di depan Gedung Parlemen dan Kantor
Kemenko Perekonomoian dengan harapan Panja Baleg menghentikan pembahasan omnibus
law.
Selain aksi tiap pekan, KSPI juga akan melakukan aksi di 20 provinsi secara bergelombang
secara terus-menerus untuk menyuarakan isu yang sama. Tak hanya itu, puluhan ribu buruh
akan melakukan aksi besar-besaran skala Nasional pada 14 Agustus 2020 di DPR RI bersamaan
dengan pembukaan Sidang Paripurna.
"Aksi 14 Agustus nanti juga akan dilakukan serempak di 20 provinsi dan 200 kabupaten/kota,
dengan tuntutan tolak omnibus law dan stop PHK massal dampak Covid-19," katanya.
161
