Page 163 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JULI 2020
P. 163
Said Iqbal menyebutkan, permasalahan mendasar dari omnibus law klaster ketenagakerjaan
yang merugikan buruh dan rakyat kecil adalah menghapus upah minimum, yaitu UMK dan
UMSK serta memberlakukan upah per jam di bawah upah minimum.
Kemudian mengurangi nilai pesangon dengan menghilangkan uang penggantian hak dan
mengurangi uang penghargaan masa kerja.
Selain itu, penggunaan buruh outsorcing dan buruh kontrak seumur hidup untuk semua jenis
pekerjaan, waktu kerja yang eksploitatif dan menghapus beberapa jenis hak cuti buruh serta
menghapus hak upah saat cuti.
KSPI juga menolak mengenai kemudahan tenaga kerja asing (TKA) buruh kasar masuk ke
Indonesia tanpa izin tertulis menteri.
162
