Page 167 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JULI 2020
P. 167
Unjuk rasa tersebut meminta Bupati Gresik Sambari Halim Radianto agar ikut menyuarakan
suara buruh di Gresik, yaitu menolak RUU Omnibus Law. Sebab, ribuan buruh pabrik di Gresik
akan terdampak secara langsung jika diberlakukan Omnibus Law .
"Kami mendesak kepada Bupati Gresik Sambari untuk menyuarakan untuk menolak RUU cipta
kerja atau Omnibus Law . Sebab, tidak memihak kepada rakyat Gresik dan para pekerja," kata
Sahrudin, Ketua Fron Nasional Perjuangan Buruh Indonesia Kabupaten Gresik .
Menurut Sahrudin, jika RUU Omnibus Law tetap disahkan, maka nasib pekerja akan menjadi
tenaga kontrak seumur hidup, pekerja asing merajalela, pemutusan hubungan kerja (PHK)
sangat mudah, upah kerja dihitung perjam. Selain itu, hal yang dinilai merugikan kaum buruh
yaitu upah minimum dihilangkan, pesangon PHK dihilangkan dan sanksi pidana bagi pengusaha
dihilangkan.
Massa menilai, bahwa pemerintah pusat termasuk DPR RI sangat tidak memihak kepada
masyarakat kecil, sebab di tengah Pandemi covid-19, pemerintah membahas RUU Omnibus
Law yang memicu para buruh unjuk rasa dan bergerombol. Sehingga, nyawa masyarakat kecil
sangat tidak berharga.
"Pemerintah fokus penyelamatan masyarakat dari Corona, tapi bersama DPR RI akan membahas
RUU Omnibus Law. Ini sama halnya membunuh kaum buruh secara perlahan-lahan," imbuhnya.
Massa aksi akhirnya membubarkan diri setelah Kepala Kesbangpol Kabupaten Gresik Darman.
Dalam kesempatan itu, Pemkab Gresik akan menyampaikan aspirasi para serikat kerja ke
Presiden dan DPR RI.
"Kita akan sampaikan aspirasi ini ke Bupati dan segera dikirimkan ke DPR RI dan Presiden," kata
Darman, kepada ribuan pekerja yang memenuhi halaman Pemkab Gresik.
Penulis: Sugiyono Editor: Heftys Suud.
166
