Page 171 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JULI 2020
P. 171

pandemi  Corona.  Padahal  sudah  ribuan  buruh  yang  terpapar  Covid-19  dan  beberapa  di
              antaranya meninggal dunia," ujar Iqbal dalam keterangan tertulis, Rabu (29/7).

              KSPI juga mengancam akan melibatkan berbagai elemen serikat buruh lainnya untuk aksi unjuk
              rasa besar-besaran pada 14 Agustus 2020 di gedung DPR. Jumlah massa aksi pada 14 Agustus
              2020 nanti diperkirakan puluhan ribu orang dari Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta.

              Bahkan, tidak menutup kemungkinan mendatangkan buruh dari Sumatera dan wilayah lain di
              Pulau Jawa untuk menyerbu gedung DPR. Juga akan menggelar unjuk rasa serempak di 20
              provinsi dengan 200 kabupaten/kota.

              Jika DPR dan pemerintah tetap melanjutkan pembahasan  omnibus law  RUU Cipta Kerja, maka
              gelombang  massa  aksi  akan  semakin  membesar.  Pasalnya,  bukan  hanya  kaum  buruh  yang
              terlibat unjuk rasa, tetapi berbagai elemen masyarakat yang turut dirugikan.

              Omnibus  law   RUU  Cipta  Kerja,  memiliki  permasalahan  mendasar,  seperti  menghapus  upah
              minimum  (UMK  dan  UMSK).  Lalu,  memberlakukan  upah  per  jam  dibawah  upah  minimum,
              mengurangi  nilai  pesangon  dengan  menghilangkan  uang  penggantian  hak  dan  mengurangi
              uang penghargaan masa kerja;  Kemudian, penggunaan buruh  outsourcing  dan buruh kontrak
              seumur  hidup  untuk  semua  jenis  pekerjaan,  waktu  kerja  yang  eksploitatif  dan  menghapus
              beberapa jenis hak cuti buruh serta menghapus hak upah saat cuti, mempermudah masuknya
              TKA buruh kasar di Indonesia tanpa izin tertulis menteri, mereduksi jaminan kesehatan dan
              pensiun buruh dengan sistem  outsourcing  seumur hidup, mudahnya PHK sewenang wenang
              tanpa  izin  pengadilan  perburuhan,  menghapus  beberapa  hak  perlindungan  bagi  pekerja
              perempuan, serta hilangnya beberapa sanksi pidana untuk pengusaha ketika tidak membayar
              upah minimum dan hak buruh lainnya..











































                                                           170
   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176