Page 169 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JULI 2020
P. 169
Massa buruh dari seluruh serikat pekerja se Kabupaten Gresik, menggeruduk Kantor Pemkab
Gresik . Mereka mengendarai motor dan truk untuk membawa pengeras suara.
Massa memenuhi jalan raya di depan Kantor Pemkab Gresik . Sehingga, arus lalu lintas sempat
macet. Anggota Polres Gresik langsung bergerak cepat mengurai massa, akhirnya arus lalu lintas
berlahan-lahan mulai lancar.
Unjuk rasa tersebut meminta Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto agar ikut menyuarakan
tuntutan buruh menolak RUU Omnibus Law . Sebab, ribuan buruh pabrik di Gresik akan
terdampak secara langsung jika diberlakukan Omnibus Law.
"Kami mendesak kepada Bupati Gresik Sambari menyuarakan untuk menolak RUU Cipta Kerja
atau Omnibus Law. Sebab, tidak memihak kepada rakyat Gresik dan para pekerja," kata
Sahrudin, Ketua Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia Kabupaten Gresik.
Menurut Sahrudin, jika RUU Omnibus Law tetap disahkan, maka nasib pekerja akan menjadi
tenaga kontrak seumur hidup, pekerja asing merajalela, pemutusan hubungan kerja (PHK)
sangat mudah, upah kerja dihitung perjam.
Selain itu, hal yang dinilai merugikan kaum buruh yaitu upah minimum dihilangkan, pesangon
PHK dihilangkan dan sanksi pidana bagi pengusaha dihilangkan.
"Pemerintah fokus penyelamatan masyarakat dari virus Corona, tapi bersama DPR RI akan
membahas RUU Omnibus Law . Ini sama halnya membunuh kaum buruh secara perlahan-
lahan," imbuhnya.
Massa aksi akhirnya membubarkan diri setelah ditemui Kepala Kesbangpol Kabupaten Gresik,
Darman . Dalam kesempatan itu, Pemkab Gresik akan menyampaikan aspirasi para serikat
kerja ke Presiden dan DPR RI .
"Kita akan sampaikan aspirasi ini ke bupati dan segera dikirimkan ke DPR RI dan Presiden,"
kata Darman , kepada ribuan pekerja yang memenuhi halaman Pemkab Gresik ..
168
