Page 161 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JULI 2020
P. 161
DPR DAN PEMERINTAH LANJUT BAHAS DIM RUU CIPTAKER
JAKARTA -- Meski telah memasuki masa reses, DPR RI dan Pemerintah melanjutkan
pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Kedua pihak menggelar rapat membahas ribuan
daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam draf RUU Ciptaker Pada Selasa (28/7).
"Hari ini kita telah selesaikan 3.172 DIM," kata Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman
Andi Agtas.
Ia mengatakan masih tersisa 3.480 DIM yang harus dibahas. Ia mengatakan, sisa DIM tersebut
akan disisir oleh pemerintah, DPR, dan DPD karena masih ada yg sifatnya perubahan
redaksional.
"Tadi kan tidak ada perubahan sama sekali. Tetap. Kalau kami kelompokkan ada kelompok
DIM sejumlah 1.430 DIM yang bersifat perubahan redaksional. Itu nanti akan kita sepakati,"
kata Supratman.
Terdapat lima kelompok DIM yang dibahas. Supratman menjelaskan, pertama, 251 DIM dengan
susbtansi "izin" berusaja diganti menjadi "perizinan" berusaha. Kemudian ada pula konversi
kewenangan teknis menteri, kepala lembaga, kepala daerah menjadi pemerintah pusat.
"Nanti itu akan diskusi dan ambil keputusan politik. Jumlahnya ada 371 DIM di mana semua
kewenangan teknis menteri, kepala kementerian/lembaga, kepala daerah diganti jadi
kewenangan pemerintah pusat," ujar Supratman.
Berikutnya, diatur pula DIM dengan konversi peraturan pelaksanaan terkait dengan perda,
hingga permen menjadi peraturan pemerintah sebanyak 201 DIM. Lalu, ada pula DIM terkait
konversi sanksi pidana ke sanksi administratif sebanyak 143 DIM. Selanjutnya, ada pula DIM
yang cakupannya tekait penyidik PNS sebanyak 464 DIM.
"Kalau ini bisa kita sepakati nanti maka total DIM yg kita bahas menjadi 2.050 DIM. Yang masih
harus kita bahas yg belum diubah substansi maupun penambahan rumusan baru," kata
Supratman menambahkan.
Baleg pun meminta pemerintah untuk segera memberikan paparan sekaligus putusan terkait
DIM-DIM yang dibahas pada Senin mendatang. "Ini concern kita semua karena lima ini sangat
tentukan arah dan kebijakan kegiatan investasi dan lain-lain di RUU Ciptaker," kata dia
menegaskan..
160
