Page 198 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JULI 2020
P. 198
Sebelumnya Roy menuturkan, gubernur diwajibkan untuk menetapkan upah minimum pasal 88
ayat (4) dan pasal 89 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, produk hukum
Pemerintah Daerah dalam membuat Penetapan yaitu melalui Pergub dan SK, sehingga keinginan
APINDO Jawa Barat kembali ke Surat Edaran (SE) tidak mempunyai landasan hukum dan
bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Alasan Pencabutan Huruf D Diktum Ketujuh SK UMK Tahun 2020, lanjut Roy, bahwa Pengadilan
TUN Bandung harus mencabut huruf D Diktum Ketujuh SK UMK Tahun 2020, karena huruf D
diktum Ketujuh tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 90 Undang-Undang 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan dan KEPMEN 231 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Penangguhan
Upah Minimum.
"Huruf D Diktum Ketujuh memberikan ruang kepada pengusaha untuk membayar upah buruh
dibawah UMK Tahun 2020, tanpa harus mengajukan penangguhan sesuai KEPMEN 231 Tahun
2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Upah Minimum dan penambahan huruf D Diktum Ketujuh
dalam SK UMK baru terjadi pada Tahun 2020, tahun-tahun sebelumnya huruf D Diktum Ketujuh
tidak pernah ada dalam SK UMK ," tutur Roy.
Sementara itu, Rafael Situmorang anggota dprd prov Jabar meminta Gubernur Jabar mentaati
putusan PTUN yg mencabut Surat Keputusan No: 561/Kep.983-Yanbangsos/2019 tentang upah
minimum kabupaten/kota di daerah provinsi jawa barat tahun 2020 tanggal 1 desember 2019
khusus sepanjang huruf D Diktum Ketujuh.
Adapun bunyi diktum tersebut, dalam hal pengusaha termasuk industri padat karya tidak
mampu membayar upah minimum kabupaten/kota tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada
diktum kedua, pengusaha dapat melakukan perundingan bipartit bersama pekerja/ buruh atau
serikat pekerja/ buruh di tingkat perusahaan dalam menentukan besaran upah dengan
persetujuan dinas tenaga kerja dan transmigrasi pemerintahan daerah provinsi Jawa Barat .
Sebelumnya, Serikat buruh tersebut menuntut lima hal yaitu yang pertama, tolak gugatan
Pembatalan SK UMK Tahun 2020 yang diajukan oleh APINDO Jawa Barat , kedua cabut huruf
D diktum ketujuh SK UMK Tahun 2020, ketiga tolak omnibus law RUU Cipta Kerja, keempat
terbitkan SK UMSK Kab/Kota Tahun 2020 dan kelima tolak UU TAPERA.***.
197
