Page 197 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JULI 2020
P. 197

"Alhamdulillah gugatan  buruh  di kabulkan diktum 7 huruf D PTUN memerintahkan Gubernur
              Jawa Barat  demi hukum harus dicabut. Gugatan APINDO untuk merubah  SK UMK  Jabar 2020
              menjadi SE UMK Jabar 2020 ditolak seluruhnya. Gugatan SP/SB untuk mencabut diktum 7 point
              D pada  SK UMK  Jabar 2020 dikabulkan,"ujar ketua SP LEM SPSI M Sidarta kepada Pikiran-
              rakyat.com, Rabu, 29 Juli 2020.



              GUGATAN BURUH TERHADAP SK UMK 2020 JAWA BARAT DIPENUHI PTUN
              BANDUNG

              Gugatan  buruh  terhadap  SK UMK  Tahun 2020  Jawa Barat  dikabulkan Pengadilan TUN
              Bandung.

              "Alhamdulillah gugatan  buruh  di kabulkan diktum 7 huruf D PTUN memerintahkan Gubernur
              Jawa Barat  demi hukum harus dicabut. Gugatan APINDO untuk merubah  SK UMK  Jabar 2020
              menjadi SE UMK Jabar 2020 ditolak seluruhnya. Gugatan SP/SB untuk mencabut diktum 7 point
              D pada  SK UMK  Jabar 2020 dikabulkan,"ujar ketua SP LEM SPSI M Sidarta kepada Pikiran-
              rakyat.com, Rabu, 29 Juli 2020.

              Sebelumnya mereka bersama FSP TSK SPSI, FSP LEM SPSI, FSP KEP SPSI, FSP RTMM SPSI
              yang tergabung dalam Keluarga Besar KSPSI Provinsi  Jawa Barat  dan SP/SB Provinsi  Jawa
              Barat  akan melakukan aksi unjuk rasa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung dan
              Kantor Gubernur  Jawa Barat  pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020.

              "Hasil sidang PTUN kami sampaikan ke kantor Gubernur  Jawa Barat  diterima Kadisnakertrans
              Jawa  Barat    yang  didampingi  Direktur  Intelkam  Polda    Jawa  Barat    di  Gedung  Sate  Kantor
              Gubernur  Jawa Barat  ," kata dia.

              Selanjutnya, kata dia, selain itu, SK UMSK Sukabumi, Indramayu, sudah di keluarkan SKnya. SK
              UMSK Depok dan Cianjur pun udah ditandatangani, tinggal menunggu disebarkan.

              SK  UMSK  Subang  tinggal  menunggu  ditandatangani  Gubernur  dan  SK  UMSK  Purwakarta,
              Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dan Bogor masih dalam perbaikan.

              Dari hasil aksi mereka pun RUU Cipta Kerja, TAPERA & kenaikan iuran BPJS akan dibuatkan
              rekomendasi.

              "Demikian update hasil perjuangan hari Selasa 28 Juli 2020 di Bandung. Terima kasih atas do'a,
              peran dan daya juang kawan-kawan dan seluruh anggota, selamat untuk kita semua dan tetap
              rapatkan  barisan,  satukan  kekuatan  dan  galang  persatuan  untuk  menghadapi  perjuangan
              lainnya yg lebih berat lagi yaitu menolak RUU Cipta Kerja yang jelas akan dipaksakan untuk
              memutus nadi kehidupan pekerja/  buruh  ," ujar dia.

              Sementara itu Roy Jinto ketua KSPSI Provinsi  Jawa Barat  dan SP/SB Provinsi  Jawa Barat
              mengatakan,  pihaknya  mendorong  agar  gubernur  Jabar  segera  memproses  SK  UMSK  agar
              segera disahkan.

              Selain itu meminta gubernur agar merekomendasikan penolakan terhadap RUU Cipta Kerja.

              "Omnibus Law ini dipaksakan, maka tidak ada jalan lain kami akan serukan agar ada mogok
              nasional," ujar dia.

              Perjalanan proses pembahasan RUU Cipta Kerja tersebut akan mereka kawal terus.

              "Ini perjalanan panjang setelah kita memenangkan gugatan terhadap  SK UMK  2020" ujar dia.

                                                           196
   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202