Page 192 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JULI 2020
P. 192
Aksi demonstrasi para buruh disambut baik dan ditemui oleh para wakil rakyat Komisi D DPRD
Kota Semarang .
Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang , Rahmulyo Adi Wibowo mengatakan, DPRD sufah
memberikan rekomendasi ke pusat untuk penolakan Omnibus Law .
"Hasil pertemuan siang ini juga akan kami laporkan kepada pimpinan terkait keinginan kawan-
kawan pekerja terhadap Omnibus Law ," ucap Rahmulyo.
Kemudian, terkait PHK pekerja di tengah pandemi, menurutnya, menjadi keprihatinan. Dia minta
hal ini juga menjadi perhatian Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Semarang untuk melakukan
komunikasi dengan Apindo dan Perusahaan.
"Saya minta tolong jadi perhatian. Lakukan komunikasi dengan Apindo dan perusahaan. Situasi
seperti ini jangan PHK," tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Rahmulyo juga turun langsung melakukan survei KHL bersama para
buruh. Fiharapkan survei ini nantinya bisa menjadi patokan upah minimum kota (UMK).
Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang , Abdul Majid menambahkan, sudah semestinya ada
penambahan UMK di Kota Semarang. Jika dibanding kota besar lain, UMK Kota Semarang dinilai
sangat kecil.
"Setidaknya mendekati Rp 3 juta untuk memenuhi kebutuhan hidup layak para buruh," ujarnya.
(eyf).
191
