Page 188 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JULI 2020
P. 188
Judul Partai Demokrat Ingatkan Jangan Kesampingkan Rakyat Terkait
Polemik RUU Cipta Kerja
Nama Media belitung.tribunnews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://belitung.tribunnews.com/2020/07/29/partai-demokrat-
ingatkan-jangan-kesampingkan-rakyat-terkait-polemik-ruu-cipta-kerja
Jurnalis tedja pramana
Tanggal 2020-07-29 14:30:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Didik Mukrianto (Anggota DPR) Pemerintah dan DPR tidak boleh abai dengan aspirasi
masyarakat, tidak boleh meninggalkan partisipasi publik
neutral - Didik Mukrianto (Anggota DPR) RUU Ciptaker ini sangat tidak demokratis. Karena atas
nama target yang cepat dan atas nama investasi bisa menafikkan kepentingan, partisipasi dan
masukan publik
positive - Didik Mukrianto (Anggota DPR) Untuk menjawab kekawatiran publik tersebut,
pemerintah dan DPR harus transparan dan melibatkan publik sebanyak mungkin. UU harus
dibahas dalam dengan suasana yang tenang, tanpa harus diburu-buru oleh waktu, apalagi
kepentingan, karena UU harus dipastikan menjadi payung hukum dan melindungi kepentingan
masyarakat
negative - Didik Mukrianto (Anggota DPR) UU yang dibahas secara tidak terbuka, terkesan
tertutup dan diburu-buru waktu bisa melahirkan UU yang tidak pro kepentingan rakyat dan
berakhir kepada penolakan. Lantas Presiden dan DPR yang dipilih oleh rakyat menjadi
representasi kepentingan siapa?
positive - Said Iqbal (Presiden KSPI) Meminta agar pembahasan omnibus law dihentikan.
Sebaiknya pemerintah dan DPR RI fokus untuk menyelamatkan ekonomi dengan mencegah
darurat PHK yang saat ini sudah terlihat di depan mata
Ringkasan
Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat , Didik Mukrianto, mengatakan, DPR dan pemerintah
harus betul-betul mengakomodasi aspirasi masyarakat terhadap omnbus law RUU Cipta Kerja.
Didik mengingatkan bahwa tujuan pembuatan suatu undang-undang ialah demi kepentingan
rakyat , bukan demi kepentingan sekelompok orang.
"Pemerintah dan DPR tidak boleh abai dengan aspirasi masyarakat, tidak boleh meninggalkan
partisipasi publik," kata Didik dalam keterangan tertulis, Rabu (29/7/2020).
187
